Pengali Pesangon 0,5 Dihapus dan Ada Dana Cadangan Pesangon: Dampaknya ke Kas Usaha

Saat Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan pada 6 Oktober 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, sebagaimana dikutip Katadata, "Tidak ada lagi pesangon dengan indeks pengali 0,5." Undang-undang itu, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, juga membentuk dana cadangan pesangon, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.

Bagi pemilik usaha, dua hal ini bermuara pada satu pertanyaan: berapa kewajiban yang sebenarnya menggantung di neraca, dan kapan harus mulai disisihkan. Tulisan ini merangkum aturan pesangon terbaru sebagaimana diberitakan, lalu menunjukkan cara memasukkannya ke proyeksi kas tanpa terburu-buru mengubah penggajian.

Apa yang diberitakan

Pengali. Menurut Katadata (6 Oktober 2026), pengali pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) naik dari 0,5 menjadi 1,0. Katadata juga menulis bahwa kalimat soal pengali terendah di naskah bersifat ambigu. Jadi pernyataan Menaker jelas arahnya, tetapi cara penerapannya untuk tiap alasan PHK masih perlu dibaca dari naskah dan aturan pelaksana.

Besaran. Fortune Indonesia (9 November 2026) merangkum komponen hak pekerja:

Dana cadangan pesangon. Menurut Katadata, Menaker menjelaskan bahwa dana ini terpisah dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan dan dirancang untuk perusahaan yang tutup dan tidak mampu membayar pesangon. Fortune Indonesia menulis bahwa pemberi kerja wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah, dan usaha mikro dan kecil dikecualikan.

Apa yang belum diketahui

Daftar ini sama pentingnya dengan daftar di atas:

• Besaran iuran dana cadangan. Tidak tercatat di sumber mana pun.
• Lembaga pengelolanya. Belum disebut namanya.
• Tanggal mulai kewajibannya. Belum disebut.
• Tabel pesangon per masa kerja. Sumber hanya memberi rentang.
• Kriteria usaha mikro dan kecil untuk pengecualian.

Blog Mekari Talenta (7 Oktober 2026, ditulis sebelum pengundangan) menyebut iuran dan mekanisme dana cadangan pesangon akan diatur lewat peraturan pemerintah. Menurut Fortune Indonesia, aturan pelaksana undang-undang ini harus terbit paling lambat 28 Oktober 2027.

Kami tidak akan menebak angka iuran. Siapa pun yang menyebut persentase tertentu saat ini sedang menduga.

Mengapa ini urusan kas, bukan hanya urusan hukum

Mulai dari sini, isinya adalah saran kami, dan semua hitungan di bawah adalah perkiraan perencanaan.

Pesangon adalah kewajiban yang tidak terlihat sampai tiba-tiba jatuh tempo. Selama usaha berjalan normal, angkanya nol di arus kas. Begitu satu cabang ditutup atau satu pelanggan besar hilang, ia muncul sekaligus untuk beberapa orang. Naiknya pengali berarti angka yang tidak terlihat itu membesar.

Dana cadangan pesangon, bila nanti berlaku untuk usaha Anda, mengubah polanya dari sekaligus menjadi rutin: pengeluaran berkala yang harus masuk anggaran bulanan atau tahunan.

Keduanya layak masuk proyeksi kas sekarang, walau dengan angka kasar.

Memperkirakan kewajiban per karyawan

Karena tabel per masa kerja tidak ada di sumber, pakailah rentang. Untuk tiap karyawan tetap, buat tiga kolom:

1. Upah sebulan saat ini.
2. Masa kerja, dihitung dari tanggal mulai.
3. Perkiraan kewajiban, dalam bentuk rentang.

Sebagai pegangan kasar dari angka yang diberitakan: pesangon satu sampai sembilan bulan upah, dan uang penghargaan masa kerja dua sampai sepuluh bulan upah. Angka tertinggi di tiap rentang berlaku untuk masa kerja terpanjang; karyawan yang baru bekerja berada jauh di bawahnya. Cara kedua komponen dijumlahkan untuk kasus Anda perlu dipastikan dari teks undang-undangnya.

Cara pakainya:

• Untuk karyawan dengan masa kerja pendek, pakai ujung bawah rentang.
• Untuk karyawan paling lama, pakai ujung atas.
• Untuk yang di tengah, ambil angka tengah dan tandai sebagai dugaan.

Hasilnya bukan angka yang bisa dipakai membayar siapa pun. Hasilnya adalah gambaran besar: bila dijumlah untuk seluruh karyawan, kewajiban itu setara berapa bulan omzet. Bila jawabannya mengejutkan, lebih baik terkejut sekarang.

Memasukkannya ke proyeksi kas

• Buat pos cadangan internal. Sisihkan jumlah tetap tiap bulan ke rekening terpisah. Besarnya Anda tentukan sendiri berdasarkan gambaran di atas. Ini bukan dana cadangan pesangon menurut undang-undang, hanya disiplin kas Anda sendiri.
• Siapkan satu baris kosong untuk iuran dana cadangan. Beri label "menunggu peraturan pemerintah". Begitu besarannya diumumkan, Anda tinggal mengisi angkanya.
• Catat sisa cuti per orang. Penggantian hak mencakup cuti yang belum diambil, dan angka ini sering tidak ada catatannya di usaha kecil.
• Perbarui setahun sekali, atau setiap kali ada kenaikan upah, karena semua komponen dihitung dari upah.

Yang sebaiknya tidak dilakukan dulu

• Jangan mengubah penggajian atau memotong apa pun dari upah karyawan dengan alasan dana cadangan. Mekanismenya belum ada.
• Jangan menganggap usaha Anda pasti dikecualikan. Kriteria mikro dan kecil perlu dibaca dari naskah.
• Jangan menunda keputusan usaha yang sehat hanya karena angka pesangon terlihat besar di kertas. Itu kewajiban bersyarat, bukan tagihan.
• Jangan menandatangani produk keuangan yang ditawarkan sebagai "solusi dana cadangan pesangon" sebelum aturannya terbit.

Data yang perlu rapi

Seluruh hitungan di atas hanya membutuhkan tiga data per orang: tanggal mulai kerja, upah terakhir, dan sisa cuti. Bila ketiganya sudah tercatat di sistem penggajian dan cuti Anda, misalnya di Polynusa, tabel perkiraan ini bisa dibuat dalam satu sore. Bila belum, merapikannya adalah pekerjaan pertama.

Catatan: tulisan ini merangkum pemberitaan dan bukan nasihat hukum atau keuangan. Pastikan besaran hak pekerja dan kewajiban dana cadangan untuk usaha Anda bersama konsultan ketenagakerjaan, akuntan, atau dinas tenaga kerja setempat.

Sumber

• Katadata, 6 Oktober 2026
• Fortune Indonesia, 9 November 2026
• Mekari Talenta (blog), 7 Oktober 2026

FAQ

Apakah pengali pesangon 0,5 masih berlaku?

Menurut Katadata, Menaker Yassierli menyatakan tidak ada lagi pesangon dengan indeks pengali 0,5, dan pengali pesangon akibat PHK naik menjadi 1,0. Katadata juga mencatat ada kalimat di naskah soal pengali terendah yang ambigu.

Siapa yang wajib menyediakan dana cadangan pesangon?

Menurut Fortune Indonesia, pemberi kerja wajib menyediakannya dan dana itu dikelola lembaga pemerintah, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.

Berapa iuran dana cadangan pesangon?

Belum tercatat di sumber mana pun. Blog Mekari Talenta menyebut iuran dan mekanismenya akan diatur lewat peraturan pemerintah.