PHK Tidak Bisa Sepihak: Langkah Wajib Sebelum Memberhentikan Karyawan Menurut UU 27/2026

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, mewajibkan pemberi kerja mengupayakan pencegahan lebih dulu sebelum pemutusan hubungan kerja (PHK), lalu berunding secara bipartit paling lama 30 hari kerja. Menurut ringkasan Fortune Indonesia (9 November 2026), PHK tanpa langkah itu batal demi hukum dan pekerja harus dipekerjakan kembali.

Bagi pemilik usaha kecil, ini mengubah cara berpikir. Memberhentikan karyawan bukan lagi keputusan yang diumumkan, melainkan proses yang harus dijalani dan dibuktikan. Tulisan ini menyusun prosedur PHK terbaru sebagaimana diberitakan menjadi urutan yang bisa diikuti.

Apa yang diberitakan

Fortune Indonesia merangkum alurnya sebagai berikut:

1. Pencegahan. Sebelum PHK, pemberi kerja wajib mengupayakan pencegahan, misalnya mengurangi lembur, jam kerja, atau giliran kerja, atau merumahkan pekerja sementara.
2. Perundingan bipartit. Bila PHK tidak terhindarkan, perundingan bipartit, yaitu perundingan langsung antara pemberi kerja dan pekerja, dilakukan paling lama 30 hari kerja.
3. Putusan bila tidak sepakat. Bila tidak ada kesepakatan, PHK baru sah setelah ada putusan mengikat dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

PHK tanpa langkah-langkah ini batal demi hukum, dan pekerja harus dipekerjakan kembali.

Fortune Indonesia juga mencatat alasan yang dilarang untuk PHK, antara lain:

• sakit kurang dari 12 bulan,
• menikah,
• hamil atau melahirkan,
• kegiatan serikat,
• sakit atau cacat akibat kecelakaan kerja.

Kata "antara lain" berarti daftarnya lebih panjang di naskah undang-undang.

Arah kebijakannya terlihat dari pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat rancangan undang-undang disahkan pada 6 Oktober 2026. Menurut Katadata, ia mengatakan tidak ada alasan perusahaan bisa melakukan PHK dengan mudah karena alasan efisiensi.

Perlu diingat, ini ringkasan media. Rincian teknis, termasuk rumus hak pekerja, masih menunggu aturan pelaksana.

Langkah 1: coba dulu jalan lain, dan catat

Mulai dari sini, isinya adalah saran kami.

Upaya pencegahan bukan formalitas. Di usaha kecil, sering kali memang ada jalan sebelum PHK. Dari contoh yang diberitakan:

• Kurangi lembur. Ini pos pertama yang paling mudah dipangkas.
• Kurangi jam kerja atau giliran kerja. Misalnya toko yang buka dua giliran menjadi satu giliran pada hari sepi.
• Rumahkan sementara. Untuk penurunan yang Anda yakini musiman.

Di luar contoh itu, pilihan yang lazim dipertimbangkan pemilik usaha adalah menahan perekrutan baru dan memindahkan orang ke bagian yang masih kekurangan tenaga.

Apa pun yang Anda pilih, tuliskan: tanggal, apa yang dilakukan, siapa yang terdampak, dan hasilnya. Bila perubahan menyentuh jam kerja atau upah, bicarakan dan sepakati dengan karyawan secara tertulis. Catatan ini adalah bukti bahwa pencegahan benar-benar diupayakan.

Langkah 2: periksa alasannya

Sebelum mengundang berunding, uji alasan Anda dengan jujur:

• Apakah alasan sebenarnya termasuk yang dilarang? Bila karyawan yang hendak diberhentikan sedang hamil, baru menikah, sedang sakit, atau aktif di serikat, berhenti dan konsultasikan dulu.
• Apakah alasannya bisa dijelaskan dengan data? Penurunan pesanan, penutupan cabang, atau hilangnya satu pelanggan besar lebih mudah dibuktikan daripada "kinerja kurang".
• Apakah pemilihan orangnya bisa dipertanggungjawabkan? Siapkan dasar yang sama untuk semua, bukan suka atau tidak suka.

Langkah 3: perundingan bipartit

Perundingan paling lama 30 hari kerja. Perlakukan sebagai rangkaian pertemuan yang terdokumentasi:

1. Undangan tertulis yang menyebut tanggal, tempat, dan pokok pembicaraan.
2. Daftar hadir yang ditandatangani.
3. Risalah tiap pertemuan: apa yang disampaikan pemberi kerja, apa tanggapan pekerja, apa yang disepakati dan belum.
4. Tanda tangan kedua pihak pada risalah.
5. Hitungan hari kerja sejak pertemuan pertama, supaya Anda tahu kapan batas 30 hari tercapai.

Datanglah dengan data dan dengan tawaran, bukan hanya pemberitahuan. Perundingan yang isinya satu arah sulit disebut perundingan.

Bila tercapai kesepakatan, tuangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua pihak. Tanyakan ke konsultan atau dinas tenaga kerja apa yang perlu dilakukan terhadap perjanjian itu, karena sumber yang kami baca tidak menjelaskannya.

Langkah 4: bila tidak sepakat

Menurut pemberitaan, tanpa kesepakatan PHK baru sah setelah ada putusan mengikat dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Artinya praktis bagi Anda:

• Hubungan kerja belum berakhir selama proses berjalan. Jangan mencabut akses, menghentikan upah, atau meminta karyawan tidak datang atas keputusan sendiri sebelum memastikan kewajiban Anda selama masa itu.
• Prosesnya memakan waktu. Masukkan itu ke perhitungan kas.
• Pada tahap ini pendampingan konsultan atau penasihat hukum hampir pasti diperlukan.

Komponen biaya yang perlu disiapkan

Fortune Indonesia menyebut bahwa hak pekerja saat PHK mencakup pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang besarnya bergantung pada masa kerja, ditambah penggantian hak seperti cuti yang belum diambil dan biaya pulang. Kami sengaja tidak memberi contoh hitungan dengan angka pasti, karena rumus rincinya menunggu aturan pelaksana.

Untuk perencanaan, siapkan pos berikut per karyawan:

• pesangon,
• uang penghargaan masa kerja,
• penggantian hak, terutama sisa cuti,
• upah selama proses perundingan dan penyelesaian,
• biaya konsultan.

Supaya angka itu bisa dihitung cepat, Anda perlu tiga data yang rapi untuk tiap orang: tanggal mulai kerja, upah terakhir, dan sisa cuti. Bila ketiganya tersebar di buku dan ingatan, rapikan sekarang, jauh sebelum dibutuhkan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Memberhentikan lewat pesan singkat lalu menganggap urusan selesai.
• Meminta karyawan menandatangani surat pengunduran diri agar terhindar dari proses. Ini mengundang sengketa.
• Tidak punya catatan apa pun tentang peringatan, perundingan, atau upaya pencegahan.
• Menghitung hari kalender, padahal batasnya 30 hari kerja.

Catatan: tulisan ini merangkum pemberitaan dan bukan nasihat hukum. Sebelum memulai proses PHK apa pun, pastikan langkah dan hak pekerja untuk kasus Anda bersama konsultan ketenagakerjaan atau dinas tenaga kerja setempat.

Sumber

• Fortune Indonesia, 9 November 2026
• Katadata, 6 Oktober 2026

FAQ

Apakah pemberi kerja boleh melakukan PHK secara sepihak?

Menurut ringkasan Fortune Indonesia, tidak. PHK tanpa upaya pencegahan, perundingan bipartit, dan bila perlu putusan lembaga penyelesaian perselisihan batal demi hukum, dan pekerja harus dipekerjakan kembali.

Berapa lama perundingan bipartit sebelum PHK?

Paling lama 30 hari kerja, menurut Fortune Indonesia.

Alasan apa yang dilarang untuk PHK?

Antara lain sakit kurang dari 12 bulan, menikah, hamil atau melahirkan, kegiatan serikat, serta sakit atau cacat akibat kecelakaan kerja.