PPh Final UMKM 0,5% Kini Tanpa Batas Waktu, tetapi Penerimanya Dipersempit: Cek Sebelum 2027

Pada 3 September 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan PPh final UMKM 0,5% tidak terbatas sampai 2029 dan berlaku "sampai seterusnya". Pernyataan itu disampaikan di acara Sarasehan 100 Ekonom dan diberitakan DDTCNews pada hari yang sama.

Kabar baiknya jelas: pelaku usaha kecil tidak perlu lagi menghitung mundur masa berlaku tarif 0,5%. Tetapi berita yang sama memuat sisi lain. Menurut DDTCNews, skema ini diatur dalam PP 55/2022 sebagaimana telah diubah dengan PP 20/2026, dan yang berhak adalah wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Menjelang tutup tahun pajak 2026, ada tiga hal yang perlu dicek: bentuk usaha Anda, omzet setahun ini, dan kesiapan bila tahun depan harus memakai ketentuan umum.

Apa yang disampaikan

Dari pemberitaan DDTCNews, pokoknya begini:

• Skema PPh final UMKM 0,5% diatur dalam PP 55/2022 sebagaimana telah diubah dengan PP 20/2026.
• Yang berhak: wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.
• Orang pribadi pelaku UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta setahun tidak perlu membayar PPh final 0,5%.
• Menurut Menkeu, fasilitas ini tidak terbatas sampai 2029 dan berlaku seterusnya.
• Menkeu juga mengingatkan: "kalau sudah gede ya bayar pajak". Wajib pajak membayar sesuai ketentuan umum bila skala usaha dan omzetnya sudah berkembang.

Dua catatan kehati-hatian. Pertama, "seterusnya" adalah ucapan menteri dalam sebuah acara. Rincian yang mengikat ada di teks peraturannya, jadi baca PP 20/2026 atau minta konsultan membacanya untuk Anda. Kedua, berita yang kami buka hanya menyebut orang pribadi dan perseroan perorangan. Kami tidak menulis apa pun tentang bentuk usaha lain karena sumbernya tidak membahasnya. Bila usaha Anda berbentuk lain, jangan menyimpulkan dari tulisan ini. Tanyakan langsung.

Cek pertama: bentuk usaha

Pertanyaan ini kedengarannya sepele, tetapi banyak pemilik usaha tidak yakin jawabannya. Usaha yang dimulai atas nama pribadi kadang kemudian dibuatkan badan usaha untuk keperluan tender atau rekening bank, dan pajaknya berjalan dengan kebiasaan lama.

Yang perlu dipastikan:

• Atas nama siapa NPWP yang dipakai untuk melaporkan omzet usaha ini.
• Apakah usaha Anda terdaftar sebagai orang pribadi, perseroan perorangan, atau bentuk lain.
• Apakah bentuk itu berubah selama 2026.

Bila jawabannya orang pribadi atau perseroan perorangan, lanjut ke cek kedua. Bila bentuk lain, bawa pertanyaan ini ke konsultan sebelum Desember berakhir, agar tidak terkejut saat menyusun SPT Tahunan.

Cek kedua: omzet terhadap dua batas

Ada dua angka yang menentukan menurut pemberitaan tadi.

Untuk tahu posisi Anda, hitung omzet Januari sampai Oktober dari semua sumber penjualan, lalu tambahkan perkiraan November dan Desember. Pakai penjualan kotor, bukan uang yang tersisa setelah biaya. Banyak usaha kecil keliru di sini karena hanya melihat saldo rekening.

Bila hasilnya jauh dari kedua batas, tidak banyak yang perlu dilakukan selain menyimpan hitungan itu. Bila hasilnya dekat dengan salah satu batas, perbarui hitungan tiap minggu sampai akhir tahun, sebab penjualan Desember sering lebih tinggi dari bulan biasa.

Cek ketiga: siap bila harus pindah ke ketentuan umum

Skema final menghitung pajak dari omzet. Ketentuan umum, secara garis besar, menghitung dari laba, sehingga usaha perlu bisa menunjukkan pendapatan dan biayanya dengan catatan yang rapi. Bagi usaha yang selama ini hanya mencatat penjualan, perpindahan itu berarti pekerjaan baru. Rincian tarif dan tata caranya berada di luar sumber tulisan ini, jadi mintalah konsultan menjelaskan untuk kasus Anda.

Persiapan yang berguna apa pun hasilnya:

1. Mulai mencatat biaya usaha per pos: pembelian barang, gaji, sewa, ongkos kirim, biaya platform, dan iklan.
2. Simpan bukti tiap pengeluaran: faktur, kuitansi, atau bukti transfer.
3. Pisahkan rekening usaha dari rekening pribadi, agar mutasi bank bisa dicocokkan dengan catatan.
4. Tutup buku tiap bulan, bukan setahun sekali.
5. Hitung laba kasar tahun ini sebagai gambaran, lalu bicarakan dengan konsultan apa artinya bila tahun depan Anda memakai ketentuan umum.

Yang dikerjakan sebelum akhir Desember

• Pastikan bentuk usaha dan NPWP yang dipakai.
• Susun tabel omzet bulanan 2026 dengan kolom kumulatif.
• Tandai apakah Anda dekat dengan Rp500 juta atau Rp4,8 miliar.
• Bila dekat dengan Rp4,8 miliar, jadwalkan pertemuan dengan konsultan pajak bulan ini, bukan Maret nanti.
• Kumpulkan bukti setor PPh final yang sudah dibayar sepanjang tahun untuk bahan SPT Tahunan.

Mengapa ini layak dikerjakan sekarang

Ucapan menteri bahwa usaha yang sudah besar membayar sesuai ketentuan umum pada dasarnya mengingatkan bahwa tarif 0,5% adalah fasilitas untuk usaha yang memang masih kecil. Usaha yang tumbuh pada akhirnya akan keluar dari skema itu. Yang membedakan perpindahan yang tenang dari yang kacau adalah catatan: usaha dengan pembukuan bulanan tinggal mengganti cara hitung, sedangkan usaha tanpa catatan harus menyusun ulang setahun transaksi di bawah tekanan tenggat.

Bila Anda memakai Polynusa, pembukuannya mencatat faktur dan pembayaran sepanjang tahun, sehingga angka omzet kumulatif tidak perlu dikumpulkan ulang dari awal.

Catatan: tulisan ini bukan nasihat pajak. Pastikan kelayakan dan kewajiban usaha Anda ke konsultan pajak atau kantor pajak.

Sumber

• DDTCNews, 3 September 2026: PPh Final UMKM Berlaku Tanpa Batas Waktu, Purbaya Wanti-wanti soal Ini

FAQ

Apakah PPh final UMKM 0,5% masih punya batas waktu?

Menkeu Purbaya pada 3 September 2026 menyatakan fasilitas ini tidak terbatas sampai 2029 dan berlaku sampai seterusnya. Itu ucapan menteri, jadi cek juga teks PP 20/2026.

Siapa yang berhak memakai PPh final UMKM?

Menurut DDTCNews, wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Apakah omzet di bawah Rp500 juta tetap membayar 0,5%?

Orang pribadi pelaku UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta setahun tidak perlu membayar PPh final 0,5%, menurut DDTCNews.