RUU Penyiaran: Akun Medsos Jualan dan Kreator UMKM Tidak Otomatis Wajib Izin Siaran
Pemerintah meneken Daftar Inventarisasi Masalah RUU Penyiaran pada 9 November 2026 dan menyatakan akun pribadi, kreator konten, dan UMKM tidak otomatis dianggap penyiaran. Ini yang sudah dikatakan, yang belum diputuskan, dan kebiasaan yang tetap perlu dijaga.Pada Senin, 9 November 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo meneken Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran di kantor Kemkomdigi, Jakarta. Menurut InfoPublik, ia menyatakan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, kreator konten, dan UMKM tidak otomatis dianggap kegiatan penyiaran yang memerlukan izin dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Bagi usaha yang rutin live jualan atau mengunggah video produk, pernyataan itu menenangkan. Namun ada dua kata yang perlu dibaca pelan: "RUU" dan "otomatis". Ini rancangan, belum undang-undang, dan "tidak otomatis" berbeda dengan "pasti tidak".
Apa yang dikatakan pemerintah
Semua butir ini dari InfoPublik, kanal informasi resmi pemerintah, tertanggal 9 November 2026.
- RUU ini adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Angga menyebut kegiatan akun pribadi, vlog keluarga, kreator, dan UMKM sebagai bagian dari hak berekspresi warga.
- Kutipannya: "Yang kita atur di sini adalah nanti platformnya, penyelenggaranya."
- Yang disasar adalah penyelenggara siaran digital profesional. Contoh cirinya: kanal digital dengan struktur redaksi, jadwal siaran, jangkauan audiens besar, dan model monetisasi profesional. Kanal semacam itu diharapkan mengikuti standar isi siaran agar setara tanggung jawabnya dengan lembaga penyiaran konvensional.
- Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram tetap berada dalam rezim penyelenggara sistem elektronik di bawah Kemkomdigi.
- Pemerintah mendorong platform menerapkan pembatasan dan verifikasi usia serta transparansi algoritma, dengan perhatian khusus pada anak. Artikel itu juga menyinggung iklan rokok yang dibatasi jamnya di televisi tetapi masih mudah ditemui di sebagian layanan digital.
Apa yang belum diputuskan
Bagian ini sama pentingnya dengan bagian di atas.
- Ini posisi pemerintah, bukan hasil akhir. DIM adalah daftar sikap pemerintah atas pasal-pasal RUU yang akan dibahas bersama DPR. Menurut InfoPublik, DIM dijadwalkan diserahkan ke Presiden pada 10 November 2026 untuk diteruskan ke DPR. Jadwal pembahasannya tidak disebut.
- Angga sendiri menyatakan penandatanganan DIM bukan berarti semua isu dalam RUU selesai.
- Ciri "profesional" baru contoh lisan. Tidak ada angka: berapa pengikut yang disebut "jangkauan besar", atau pendapatan berapa yang disebut "monetisasi profesional". Artikel itu tidak memuat daftar kriteria resmi.
- Sumbernya satu, dan itu kanal pemerintah. Kami belum membaca naskah RUU maupun DIM-nya.
Karena itu kami tidak menulis bahwa akun jualan "aman" atau "bebas izin". Yang bisa dikatakan: menurut pernyataan pemerintah per 9 November 2026, sasaran pengaturannya bukan akun seperti milik kebanyakan usaha kecil.
Di mana posisi usaha Anda
Ini cara membaca kami, bukan penilaian hukum. Dalam RUU Penyiaran kreator dan penjual kecil disebut berdampingan, jadi wajar bila pemilik usaha bertanya di sisi mana ia berdiri. Empat ciri yang disebut pemerintah bisa dipakai sebagai cermin kasar:
| Ciri yang disebut | Toko yang live jualan dua kali seminggu | Kanal yang layak mengikuti perkembangan lebih dekat |
|---|---|---|
| Struktur redaksi | Pemilik dan satu admin | Tim produksi dengan penanggung jawab isi |
| Jadwal siaran | Live saat ada stok baru | Program harian dengan jam tetap |
| Jangkauan audiens | Pelanggan dan pengikut toko | Audiens umum yang sangat besar |
| Model monetisasi | Menjual produk sendiri | Iklan, sponsor, atau langganan sebagai usaha utama |
Bila usaha Anda berada di kolom tengah, pernyataan pemerintah mengarah pada "bukan Anda yang disasar". Bila usaha Anda sudah mirip kolom kanan, misalnya mengelola kanal konten dengan sponsor dan jadwal harian, ikuti pembahasan di DPR dengan lebih saksama dan pertimbangkan bertanya kepada konsultan hukum saat naskahnya makin jelas.
Kebiasaan konten yang tetap bijak dijaga
Apa pun hasil pembahasan, arah yang terlihat dari pernyataan pemerintah adalah tanggung jawab atas isi dan perlindungan anak. Saran kami berikut tidak bergantung pada bunyi akhir undang-undangnya.
- Iklan yang jujur. Jangan menjanjikan khasiat, hasil, atau harga coret yang tidak nyata. Bila konten dibuat berbayar oleh pihak lain atau Anda membayar kreator, sebutkan bahwa itu kerja sama.
- Hati-hati dengan anak. Minta izin orang tua sebelum menampilkan anak pelanggan. Jangan mengarahkan promosi produk dewasa ke penonton anak.
- Produk yang diatur. Bila Anda menjual produk yang iklannya dibatasi, cek aturan platform dan aturan yang berlaku sebelum live.
- Arsip sederhana. Simpan daftar tanggal live, produk yang ditawarkan, dan klaim yang diucapkan. Ini berguna saat ada keluhan pelanggan, terlepas dari RUU apa pun.
- Ikuti aturan platform. YouTube, TikTok, dan Instagram punya pedoman sendiri, dan pelanggaran di sana berakibat lebih cepat daripada undang-undang yang masih dibahas.
Yang perlu dipantau
- Kabar bahwa DIM sudah diterima DPR dan jadwal pembahasannya.
- Apakah ciri "profesional" berubah menjadi kriteria tertulis dengan angka.
- Apakah ada kewajiban baru bagi platform yang berimbas ke fitur live atau iklan yang Anda pakai.
Cukup periksa sebulan sekali dari sumber resmi atau media arus utama. Tidak perlu mengubah jadwal live karena satu judul berita.
Live jualan yang ramai biasanya diikuti banjir pesan. Kotak masuk WhatsApp bersama di Polynusa, dengan draf balasan AI yang disetujui staf sebelum terkirim, membantu tim menjawab tanpa asal janji. Rinciannya di halaman harga.
Catatan: tulisan ini merangkum pernyataan pemerintah atas sebuah rancangan undang-undang dan bukan nasihat hukum. Untuk kasus Anda, tanyakan kepada konsultan hukum atau Kemkomdigi.
Sumber
- InfoPublik (Komdigi), 9 November 2026: Pemerintah Tegaskan RUU Penyiaran Tak Atur Akun Pribadi, Fokus pada Platform dan Konten Profesional
FAQ
Apakah akun jualan UMKM wajib izin siaran menurut RUU Penyiaran?
Menurut InfoPublik, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menyatakan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, kreator konten, dan UMKM tidak otomatis dianggap kegiatan penyiaran yang perlu izin KPI. Ini posisi pemerintah atas sebuah RUU, belum undang-undang.
Siapa yang disasar pengaturan penyiaran digital?
Pemerintah menyebut platform dan penyelenggara. Contoh ciri penyelenggara profesional yang disebut adalah struktur redaksi, jadwal siaran, jangkauan audiens besar, dan model monetisasi profesional. Ini baru contoh, bukan ambang angka.
Apakah isi RUU Penyiaran sudah final?
Belum. Daftar Inventarisasi Masalah adalah posisi pemerintah yang masih akan dibahas bersama DPR, dan Wamenkomdigi sendiri menyatakan penandatanganannya bukan berarti semua isu selesai.