Usaha Mikro dan Kecil Dikecualikan dari Upah Minimum, tetapi Ada Batas Bawah 50%

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, mengecualikan usaha mikro dan kecil dari ketentuan upah minimum. Namun menurut ringkasan Fortune Indonesia (9 November 2026), pengecualian itu punya lantai: usaha mikro dan kecil harus membayar paling sedikit 50% dari upah minimum.

Ketentuan ini muncul tepat ketika upah minimum provinsi (UMP) 2027 sedang dibahas. Bagi pemilik warung, toko, dan bengkel, ada dua pertanyaan praktis: apakah usaha saya termasuk, dan apa artinya bagi daftar gaji tahun depan.

Apa yang diberitakan

Fortune Indonesia merangkum beberapa ketentuan upah dalam undang-undang baru:

• Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum, tetapi harus membayar paling sedikit 50% dari upah minimum.
• Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima upah minimum. Pekerja dengan masa kerja lebih lama mengikuti struktur dan skala upah perusahaan.
• Gubernur wajib menetapkan UMP. Upah minimum kabupaten atau kota (UMK) bersifat opsional dan harus lebih tinggi dari UMP.
• Usaha mikro dan kecil juga dikecualikan dari kewajiban dana cadangan pesangon.

Perlu dicatat bahwa semua butir ini berasal dari satu sumber media, bukan dari pembacaan naskah undang-undang.

Yang tidak dijelaskan sumber

Inilah bagian terpenting sebelum Anda mengubah apa pun di daftar gaji. Pemberitaan yang kami baca tidak menjelaskan:

• Kriteria usaha mikro dan kecil yang dipakai undang-undang ini. Jangan berasumsi usaha Anda termasuk hanya karena karyawannya sedikit.
• Syarat tambahan untuk memakai pengecualian, bila ada. Misalnya, sumber tidak menyebut apakah diperlukan kesepakatan dengan pekerja atau tidak.
• Upah minimum mana yang menjadi dasar hitungan 50% di daerah yang punya UMK.

Kami tidak akan mengisi kekosongan itu dengan dugaan. Naskah lengkap undang-undang tersedia di laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara, dan menurut Fortune Indonesia aturan pelaksananya harus terbit paling lambat 28 Oktober 2027. Sampai Anda membaca kriterianya sendiri atau mendapat jawaban dari dinas tenaga kerja, anggap status usaha Anda belum pasti.

Apa arti batas 50% bagi daftar gaji

Bagian ini dan seterusnya adalah saran kami.

Soal upah minimum usaha kecil, cara berpikir yang aman adalah memisahkan dua angka: lantai hukum dan upah yang layak untuk mempertahankan orang. Lantai 50% adalah batas paling bawah yang diberitakan, bukan anjuran besaran gaji.

Karena lantai itu dihitung sebagai persentase dari upah minimum, ia ikut bergerak setiap kali upah minimum berubah. Ketika UMP 2027 provinsi Anda diumumkan, lakukan tiga hal:

1. Catat angka UMP baru dan hitung separuhnya. Itu lantai Anda yang baru, dengan asumsi usaha Anda memang memenuhi kriteria.
2. Bandingkan upah tiap karyawan dengan lantai itu. Siapa pun yang berada di bawahnya harus dinaikkan.
3. Lihat siapa yang berada sedikit di atas lantai. Mereka tidak wajib naik, tetapi selisihnya dengan upah di usaha lain di sekitar Anda mungkin melebar.

Bila usaha Anda ternyata tidak masuk kategori mikro atau kecil, pembandingnya bukan separuh UMP, melainkan UMP penuh. Karena itu, sebelum kriterianya jelas, lebih aman menyusun anggaran dengan dua versi: versi dengan pengecualian dan versi tanpa pengecualian.

Mengapa membayar terlalu dekat ke lantai itu berisiko

Boleh secara hukum belum tentu baik secara usaha. Beberapa pertimbangan dari sudut pandang pemilik:

• Karyawan membandingkan. Orang yang bekerja di toko Anda tahu berapa upah di toko sebelah, di gudang dekat rumah, atau di pekerjaan lepas. Bila selisihnya besar, yang pergi lebih dulu biasanya justru yang paling bisa diandalkan.
• Biaya mengganti orang itu nyata. Setiap pergantian berarti waktu Anda untuk mencari, melatih, dan mengawasi orang baru, ditambah kesalahan di minggu-minggu pertama.
• Pengetahuan ikut pergi. Di usaha kecil, karyawan lama hafal pelanggan tetap, pemasok, dan kebiasaan kasir. Itu tidak tercatat di mana pun kecuali Anda sengaja mencatatnya.
• Aturan bisa berubah. Aturan pelaksana belum terbit. Struktur gaji yang dibangun persis di lantai harus dirombak setiap kali ada penyesuaian.

Jalan tengah yang masuk akal: tentukan upah berdasarkan kemampuan kas dan nilai pekerjaan, lalu pakai lantai 50% hanya sebagai pemeriksaan bahwa Anda tidak melanggar.

Daftar periksa minggu ini

• Tuliskan data usaha Anda yang biasanya dipakai untuk menentukan skala usaha, lalu simpan bersama dokumen perizinan. Anda akan membutuhkannya saat mencocokkan dengan kriteria di naskah.
• Buat daftar karyawan berisi upah saat ini dan masa kerja. Tandai siapa yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.
• Hitung beban gaji bulanan dalam dua versi: bila pengecualian berlaku untuk Anda, dan bila tidak.
• Pastikan setiap pembayaran upah tercatat dan ada buktinya, berapa pun besarannya. Bila suatu saat Anda diminta menunjukkan bahwa upah berada di atas lantai, catatan itulah buktinya.
• Tanyakan ke dinas tenaga kerja setempat apakah sudah ada panduan mengenai pengecualian ini.

Catat sekali, pakai berkali-kali

Usaha kecil sering membayar upah tunai tanpa slip. Itu membuat pertanyaan sederhana seperti "berapa upah si A tiga bulan lalu" sulit dijawab. Mulailah dengan catatan pembayaran yang rapi per orang per bulan. Bila ingin memakai alat, Polynusa menyediakan absensi dan penggajian yang tercatat per karyawan; rinciannya ada di halaman harga.

Catatan: tulisan ini merangkum pemberitaan dan bukan nasihat hukum. Pastikan apakah usaha Anda memenuhi kriteria pengecualian, dan berapa upah yang wajib dibayar, lewat naskah undang-undang, aturan pelaksananya, dinas tenaga kerja, atau konsultan Anda.

Sumber

• Fortune Indonesia, 9 November 2026

FAQ

Apakah usaha mikro dan kecil wajib membayar upah minimum?

Menurut ringkasan Fortune Indonesia atas UU 27/2026, usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum tetapi harus membayar paling sedikit 50% dari upah minimum.

Apa kriteria usaha mikro dan kecil dalam undang-undang ini?

Sumber yang kami baca tidak menyebutkannya. Kriteria dan syaratnya perlu dicek di naskah undang-undang dan aturan pelaksananya.

Apakah usaha mikro dan kecil terkena kewajiban dana cadangan pesangon?

Menurut Fortune Indonesia, usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban dana cadangan pesangon.