UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku: 10 Hal yang Perlu Dicek Pemilik Usaha

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, dan menurut Fortune Indonesia (9 November 2026) berlaku sejak tanggal itu. Undang-undang ini memuat 313 pasal dalam 23 bab, mencabut UU 13/2003, dan mencabut sejumlah ketentuan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja.

Bila Anda mencari ringkasan "UU 27 2026 ketenagakerjaan" yang bisa langsung dipakai, tulisan ini menyusunnya sebagai daftar periksa untuk usaha dengan 5 sampai 50 karyawan. Semua rincian di bawah berasal dari ringkasan media, bukan dari pembacaan naskah undang-undang, jadi perlakukan sebagai titik awal.

Latar singkat

Menurut GEBRAK.ID (9 November 2026), DPR dan pemerintah menyetujui rancangan undang-undang ini dalam rapat paripurna 6 Oktober 2026, lalu Presiden menandatanganinya pada 28 Oktober 2026. Naskah lengkap tersedia di laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara (jdih.setneg.go.id).

Dua hal perlu dipegang sejak awal:

• Aturan pelaksana belum lengkap. Fortune Indonesia menulis bahwa aturan pelaksana harus terbit paling lambat satu tahun sejak pengundangan, yaitu paling lambat 28 Oktober 2027. Banyak rincian teknis menunggu peraturan pemerintah dan peraturan menteri.
• Ada catatan soal masa transisi. Sebuah blog vendor HR yang ditulis 7 Oktober 2026, sebelum pengundangan, menyebut masa transisi satu tahun. Media yang terbit 9 November 2026 menyebut undang-undang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Kedua keterangan itu berbeda, dan kami tidak menyimpulkan mana yang benar untuk tiap ketentuan. Cek naskahnya.

Fortune Indonesia juga mencatat bahwa pelanggaran dapat dikenai sanksi sampai pencabutan izin usaha.

Sepuluh hal yang perlu dicek

Butir di bawah merangkum pemberitaan Fortune Indonesia. Saran tindakannya adalah saran kami.

1. Kontrak karyawan waktu tertentu (PKWT)

PKWT diberitakan paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang paling banyak dua kali, tiap perpanjangan paling lama 1 tahun. PKWT harus tertulis dan berbahasa Indonesia. Cek: apakah semua karyawan kontrak punya kontrak tertulis, dan berapa lama total masa kontraknya.

2. Masa percobaan

Masa percobaan karyawan tetap paling lama tiga bulan, dan PKWT tidak boleh memuat masa percobaan. Selama percobaan, upah tidak boleh di bawah upah minimum dan jaminan sosial tetap diberikan. Cek: adakah "gaji training" atau kontrak yang menulis percobaan lebih dari tiga bulan.

3. Jam kerja

Waktu kerja normal 40 jam seminggu: 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Cek: jadwal toko atau gudang Anda, terutama yang buka tujuh hari.

4. Lembur

Lembur memerlukan persetujuan pekerja dan perintah tertulis atau digital dari pemberi kerja, dengan batas empat jam sehari dan 18 jam seminggu. Cek: apakah lembur selama ini hanya diperintahkan lisan dan tidak tercatat.

5. Cuti

Setelah 12 bulan bekerja terus-menerus, pekerja mendapat cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Cuti melahirkan tiga bulan dan dapat diperpanjang dalam kondisi khusus. Cek: apakah saldo cuti tiap orang tercatat, bukan hanya diingat.

6. Ijazah dan dokumen pribadi

Pemberi kerja tidak boleh menahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan, kecuali untuk pelatihan yang dibiayai perusahaan berdasarkan perjanjian tertulis. Cek: adakah dokumen asli karyawan di laci kantor Anda.

7. Jaminan sosial

Pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Cek: siapa saja yang belum terdaftar, termasuk karyawan baru.

8. Upah

Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima upah minimum, dan yang lebih lama mengikuti struktur dan skala upah perusahaan. Usaha mikro dan kecil diberitakan dikecualikan dari ketentuan upah minimum tetapi wajib membayar paling sedikit 50% dari upah minimum. Cek: daftar gaji Anda terhadap upah minimum provinsi, dan apakah usaha Anda memang masuk kategori mikro atau kecil menurut naskah.

9. Tenaga alih daya

Alih daya dibatasi pada jasa penunjang seperti kebersihan, katering, keamanan, dan angkutan pekerja. Cek: pekerjaan apa yang saat ini dikerjakan tenaga dari vendor.

10. Prosedur PHK

Sebelum pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja wajib mengupayakan pencegahan, lalu perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja. Cek: apakah Anda punya urutan langkah tertulis bila suatu saat harus mengurangi karyawan.

Mana yang bisa dirapikan minggu ini

Tidak semua butir menunggu aturan pelaksana. Menurut kami, lima pekerjaan ini aman dikerjakan sekarang karena sifatnya merapikan administrasi, bukan menafsirkan hukum:

1. Kumpulkan semua kontrak kerja dalam satu map, fisik atau digital, dan catat tanggal mulai serta tanggal berakhirnya.
2. Kembalikan ijazah dan dokumen asli yang masih ditahan, dengan tanda terima.
3. Buat formulir perintah lembur sederhana yang ditandatangani atau disetujui karyawan.
4. Buat catatan saldo cuti per orang.
5. Cocokkan daftar karyawan dengan daftar peserta jaminan sosial.

Mana yang sebaiknya menunggu

Beberapa hal lebih baik tidak diputuskan hanya dari berita:

• Mengubah struktur upah atau memakai pengecualian usaha mikro dan kecil. Kriteria dan syaratnya perlu dibaca dari naskah dan aturan pelaksana.
• Mengakhiri kontrak vendor alih daya.
• Menentukan nasib kontrak yang ditandatangani sebelum 28 Oktober 2026. Sumber yang kami baca tidak menjelaskan ketentuan peralihannya.

Untuk tiga hal itu, kumpulkan datanya dulu, lalu bawa ke konsultan.

Biasakan mencatat

Hampir semua butir di atas pada akhirnya soal bukti tertulis: kontrak, perintah lembur, saldo cuti, slip gaji. Usaha kecil yang selama ini mengandalkan ingatan dan grup percakapan akan paling terasa perubahannya. Mulailah dari satu catatan yang rapi per karyawan. Bila ingin memakai alat, Polynusa menyediakan absensi, cuti, dan penggajian yang tercatat per orang; lihat halaman harga.

Catatan: tulisan ini merangkum pemberitaan dan bukan nasihat hukum. Baca naskah undang-undang di JDIH Setneg dan pastikan penerapannya untuk usaha Anda bersama konsultan ketenagakerjaan atau dinas tenaga kerja setempat.

Sumber

• Fortune Indonesia, 9 November 2026
• GEBRAK.ID, 9 November 2026

FAQ

Kapan UU 27/2026 mulai berlaku?

Menurut Fortune Indonesia, undang-undang ini ditandatangani dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal itu.

Apakah semua rinciannya sudah bisa diterapkan?

Belum semuanya. Aturan pelaksana harus terbit paling lambat 28 Oktober 2027, sehingga banyak rincian teknis masih menunggu peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Di mana naskah lengkap undang-undang ini bisa dibaca?

Naskah lengkapnya tersedia di laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara, jdih.setneg.go.id.