Wajib Halal UMK Sudah Berlaku Sejak 18 Oktober 2026: Langkah bagi yang Belum Bersertifikat

Kewajiban sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil di bidang makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sudah berlaku sejak pertengahan Oktober 2026. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, dalam konferensi pers 9 Oktober 2026 yang diberitakan InfoPublik, menyebut tanggalnya 18 Oktober 2026 dan menegaskan: "Wajib halal tetap kita implementasikan. Tidak ada penundaan."

Soal tanggal, dua sumber berbeda satu hari. InfoPublik mengutip BPJPH dengan tanggal 18 Oktober 2026, sedangkan Investortrust pada 14 Oktober 2026 menulis kewajiban mulai berlaku 17 Oktober 2026. Kami tidak memutuskan mana yang tepat. Bagi pelaku usaha selisih itu tidak mengubah apa pun: tenggat wajib halal UMK sudah lewat sekitar empat minggu.

Tulisan ini membahas kepatuhan produk, bukan keyakinan siapa pun. Bila usaha Anda termasuk yang diwajibkan dan belum bersertifikat, berikut pegangannya.

Apa yang dinyatakan pemerintah

• Dasar hukum. Menurut Investortrust, kewajiban bagi usaha mikro dan kecil tercantum dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Tahap ini mencakup makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.
• Tidak ada razia. InfoPublik mengutip Haikal: "Tidak akan ada sweeping-sweepingan atau tindakan sejenis. Tidak ada. Kami jamin."
• Sanksi tetap ada. Menurut Katadata, 27 Agustus 2026, BPJPH menyebut sanksinya berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan penarikan produk dari peredaran. Besaran dendanya tidak tercantum di sumber yang kami baca.
• Yang belum siap. Pelaku usaha yang belum siap diminta mengajukan surat permohonan resmi ke BPJPH. InfoPublik menegaskan mengirim surat tidak otomatis berarti keringanan atau penundaan.
• Jalur gratis. Investortrust melaporkan BPJPH menyiapkan 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi UMK pada 2026 lewat program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati), dengan pengajuan lewat sistem SiHalal.
• Ketentuan khusus. InfoPublik menyebut pemerintah sedang menyiapkan ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, terutama usaha mikro dan kecil. Rinciannya belum ada di sumber.

Gambaran besarnya datang dari Katadata. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman, mengutip data BPS, menyebut ada sekitar 1,7 juta unit industri pangan kecil dan rumah tangga, dan yang bersertifikat kurang dari 1 juta. Artinya, usaha yang belum mengurus tidak sendirian, tetapi itu bukan alasan menunggu.

Kami tidak menemukan berita penindakan setelah tenggat pada sumber yang dibuka. Itu bukan jaminan untuk bulan-bulan berikutnya.

Sebelum dan sesudah tenggat

Langkah untuk minggu ini

Bagian ini saran praktis kami.

1. Pastikan produk Anda termasuk yang mana

Tulis daftar semua yang Anda jual. Makanan dan minuman olahan sendiri, sambal kemasan, kue pesanan, daging potong: semua masuk kelompok yang disebut dalam tahap UMK. Bila ragu apakah suatu produk wajib bersertifikat, cek di situs resmi bpjph.halal.go.id, bukan dari pesan berantai.

2. Mulai pengajuan lewat SiHalal

Buat akun dan mulai pengajuan. Tanyakan apakah usaha Anda memenuhi syarat program Sehati yang gratis, karena kuotanya terbatas pada angka yang direncanakan untuk 2026. Kami tidak mencantumkan syarat rincinya karena tidak ada di sumber kami. Siapkan saja bahan yang hampir pasti ditanyakan:

• Data usaha dan pemiliknya.
• Daftar produk.
• Daftar bahan beserta nama pemasok dan mereknya.
• Uraian singkat cara produksi, dari bahan masuk sampai dikemas.

Menyusun daftar bahan sering memakan waktu paling lama. Mulailah dari sana.

3. Simpan bukti proses

Sejak hari pertama, simpan dalam satu folder:

• Tangkapan layar pendaftaran akun dan pengajuan, lengkap dengan tanggal.
• Nomor pengajuan dan setiap pesan balasan resmi.
• Salinan surat permohonan bila Anda mengirimnya, serta tanda terimanya.
• Nota pembelian bahan dari pemasok.

Bukti itu tidak sama dengan sertifikat, dan mengirim surat tidak berarti mendapat keringanan. Namun bila ada pertanyaan dari pengawas, marketplace, atau pelanggan korporat, Anda bisa menunjukkan posisi yang sebenarnya.

4. Jawab pertanyaan pelanggan dengan jujur

Pelanggan dan marketplace akan makin sering bertanya. Siapkan satu jawaban tetap untuk seluruh tim:

• Bila sudah bersertifikat: sebutkan dan tunjukkan nomornya.
• Bila sedang proses: "Produk kami sedang dalam proses sertifikasi halal, diajukan pada tanggal sekian." Jangan menulis "halal" atau memasang logo halal di kemasan, menu, atau etalase online sebelum sertifikat terbit.
• Bila belum mengajukan: jangan mengarang. Katakan apa adanya dan mulai prosesnya.

Periksa juga foto produk, deskripsi marketplace, dan bio media sosial. Klaim lama yang tidak didukung sertifikat sebaiknya dicabut hari ini.

5. Waspadai yang menawarkan jalan pintas

InfoPublik melaporkan BPJPH pernah menerima surat yang menuntut pembayaran dengan dalih penundaan, dan meminta pelaku usaha melaporkan siapa pun yang mengaku dari BPJPH lalu mengintimidasi atau meminta uang. Simpan buktinya dan jangan mentransfer.

Jadikan catatan rutin

Sertifikasi lebih mudah bagi usaha yang rapi mencatat: bahan dibeli dari siapa, kapan, dan dipakai untuk produk apa. Bila pembelian bahan dan pembayaran pemasok sudah tercatat di pembukuan, separuh pekerjaan dokumen selesai. Pembukuan di Polynusa mencatat faktur dan pembayaran semacam itu, lihat halaman harga.

Catatan: ketentuan tiap jenis produk dan skala usaha bisa berbeda. Pastikan kasus Anda langsung ke BPJPH atau pendamping yang berwenang.

Sumber

• InfoPublik (Komdigi), 14 Oktober 2026: Wajib Halal Berlaku 18 Oktober 2026, BPJPH Minta Perusahaan Belum Siap Ajukan Permohonan
• Investortrust, 14 Oktober 2026: Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMK Mulai Berlaku 17 Oktober 2026
• Katadata, 27 Agustus 2026: Wajib Halal Dimulai Oktober, Jutaan Bisnis Makanan Minuman Disebut Belum Siap

FAQ

Sejak kapan wajib halal UMK berlaku?

Kepala BPJPH menyatakan kewajiban berlaku mulai 18 Oktober 2026 tanpa penundaan, menurut InfoPublik. Investortrust menulis 17 Oktober 2026. Kedua sumber berbeda satu hari dan kami mencatat keduanya.

Apakah akan ada razia terhadap usaha yang belum bersertifikat?

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjamin tidak akan ada sweeping atau tindakan sejenis. Namun menurut Katadata, BPJPH menyebut sanksi administratif tetap ada, mulai dari peringatan tertulis sampai penarikan produk dari peredaran.

Bagaimana cara UMK mengajukan sertifikat halal gratis?

Menurut Investortrust, pengajuan dilakukan lewat sistem SiHalal, dan BPJPH menyiapkan 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi UMK pada 2026 lewat program Sehati. Syarat rincinya perlu dicek di saluran resmi BPJPH.