Waspada Pesan Mengatasnamakan BPJPH yang Meminta Bayar 'Penundaan' Sertifikat Halal
BPJPH menyatakan pernah menerima surat yang menuntut pembayaran dengan dalih penundaan wajib halal, dan meminta pelaku usaha melaporkan siapa pun yang mengaku dari BPJPH lalu meminta uang. Ini cara memeriksa dan aturan tim yang perlu dipasang.Menjelang berlakunya wajib halal pada pertengahan Oktober 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan pernah menerima surat yang menuntut pembayaran dengan dalih penundaan. Menurut InfoPublik, 14 Oktober 2026, BPJPH meminta pelaku usaha melaporkan siapa pun yang mengaku bertindak atas nama BPJPH lalu mengintimidasi atau meminta uang, baik dengan alasan penundaan maupun penyelesaian sertifikasi.
Perlu takaran yang jujur sejak awal. Buktinya adalah satu pernyataan resmi BPJPH. Sumber kami tidak menyebut jumlah korban atau nilai kerugian, jadi kami tidak akan menyebut gejala ini meluas. Namun peringatan resmi sudah cukup menjadi alasan memasang pagar, terutama bagi usaha makanan yang kewajibannya baru berjalan sekitar empat minggu dan banyak di antaranya masih mengurus.
Apa yang dikatakan BPJPH
Semua butir ini dari InfoPublik, kecuali disebut lain.
- Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan wajib halal tetap diterapkan tanpa penundaan. Artinya, tawaran "penundaan berbayar" bertentangan dengan pernyataan resminya.
- BPJPH telah menerima surat yang menuntut pembayaran dengan dalih penundaan. Pelaku usaha diminta menyimpan bukti dan melaporkannya kepada pihak berwenang.
- Pelaku usaha diminta waspada terhadap informasi yang bukan dari saluran resmi pemerintah. Situs resmi yang disebut adalah bpjph.halal.go.id.
- Haikal menjamin tidak akan ada sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha.
- Usaha yang belum siap diminta mengajukan surat permohonan resmi ke BPJPH, dan mengirim surat tidak otomatis berarti mendapat keringanan.
- Menurut Investortrust, 14 Oktober 2026, pengajuan sertifikat dilakukan lewat sistem SiHalal, dan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) menyediakan sertifikasi tanpa biaya bagi usaha mikro dan kecil.
Dari butir-butir itu bisa disusun tiga pegangan sederhana. Tidak ada penundaan yang bisa dibeli. Tidak ada petugas yang dijanjikan datang merazia. Jalur pengajuan yang resmi sudah ada, dan sebagian gratis.
Mengapa tenggat mengundang penipu
Ini pengamatan kami, bukan isi sumber. Setiap kali sebuah kewajiban baru berlaku, ada tiga hal yang bertemu: pemilik usaha yang cemas, istilah resmi yang belum dikenal, dan batas waktu. Pesan yang menggabungkan ketiganya, misalnya "usaha Anda terdata belum bersertifikat, bayar hari ini agar tidak disegel", bekerja karena menekan orang untuk bertindak sebelum sempat memeriksa. Begitulah bentuk umum penipuan sertifikat halal.
Ciri pesan atau surat yang patut dicurigai
Daftar periksa ini saran praktis kami, disusun dari pernyataan BPJPH di atas.
- Menjanjikan penundaan atau keringanan dengan membayar. Ini persis pola yang dilaporkan BPJPH.
- Mengancam razia, penyegelan, atau penyitaan dalam hitungan hari. Kepala BPJPH menjamin tidak ada sweeping.
- Meminta transfer ke rekening atas nama pribadi atau ke dompet digital.
- Menawarkan "pengurusan cepat" di luar SiHalal, terutama dari nomor yang tidak Anda kenal.
- Mendesak: "hari ini terakhir", "jangan beri tahu siapa pun", "petugas sudah di jalan".
- Meminta data yang tidak relevan: kode OTP, kata sandi akun, foto KTP pemilik lewat chat.
- Tautan ke alamat yang bukan bpjph.halal.go.id, walau tampilannya mirip.
Satu ciri saja sudah cukup untuk berhenti dan memeriksa.
Cara memeriksa dalam lima menit
- Jangan membalas, jangan mengeklik tautan, jangan menelepon nomor yang tertulis di pesan itu.
- Buka sendiri bpjph.halal.go.id dengan mengetik alamatnya di peramban. Cari informasi atau kontak dari sana.
- Bila Anda sudah punya akun SiHalal, masuk dan lihat status pengajuan. Informasi yang benar tentang usaha Anda akan muncul di sana, bukan di pesan dari nomor pribadi.
- Bila pesan menyebut nama pendamping atau lembaga, tanyakan lewat kontak yang Anda dapatkan sendiri dari saluran resmi.
Kami sengaja tidak mencantumkan nomor telepon atau alamat email pengaduan, karena tidak ada di sumber yang kami baca. Ambil kontak dari situs resmi.
Aturan tim yang perlu ditulis
Penipu sering tidak menghubungi pemilik. Mereka menghubungi kasir, admin chat, atau bagian keuangan, lalu mengaku sudah berbicara dengan pemilik. Tiga aturan tertulis menutup celah itu:
| Aturan | Isinya |
|---|---|
| Satu pintu | Semua pesan, surat, atau tamu soal izin dan sertifikasi diteruskan ke satu orang yang ditunjuk. Staf lain tidak menjawab dan tidak menjanjikan apa pun. |
| Tidak ada transfer ke rekening pribadi | Tidak ada pembayaran denda, biaya penundaan, atau "pengurusan cepat" ke rekening perorangan, siapa pun yang meminta. |
| Dua orang untuk setiap pembayaran tak terduga | Pembayaran di luar tagihan rutin harus disetujui pemilik dan dicatat di pembukuan sebelum uang keluar. |
Tempel di dekat kasir dan sematkan di grup kerja. Aturan yang hanya ada di kepala pemilik tidak berlaku saat pemilik sedang di luar kota.
Bila sudah menerima pesannya
- Simpan bukti. Tangkapan layar pesan lengkap dengan nomor pengirim, foto surat dan amplopnya, nama serta nomor rekening tujuan, waktu diterima.
- Laporkan. BPJPH meminta kasus seperti ini dilaporkan kepada pihak berwenang. Bawa bukti tadi.
- Bila uang sudah terkirim, hubungi bank Anda secepatnya dengan bukti transfer, lalu buat laporan.
- Beri tahu tim, dan bila perlu rekan sesama pedagang, dengan menceritakan apa yang Anda terima tanpa membesar-besarkan.
Jalur yang benar tetap harus ditempuh
Menolak penipu tidak menyelesaikan kewajibannya. Bila usaha Anda belum bersertifikat, mulailah pengajuan lewat SiHalal dan tanyakan program Sehati. Simpan bukti prosesnya dalam satu folder. Dengan begitu, saat pesan menakut-nakuti datang, Anda tahu persis posisi usaha Anda dan tidak mudah digoyang.
Aturan "catat sebelum uang keluar" lebih mudah dijalankan bila semua pembayaran masuk ke satu pembukuan. Polynusa menyediakan pembukuan yang mencatat faktur dan pembayaran, lihat halaman harga.
Catatan: untuk kepastian status dan kewajiban usaha Anda, tanyakan langsung ke BPJPH melalui saluran resminya.
Sumber
- InfoPublik (Komdigi), 14 Oktober 2026: Wajib Halal Berlaku 18 Oktober 2026, BPJPH Minta Perusahaan Belum Siap Ajukan Permohonan
- Investortrust, 14 Oktober 2026: Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMK Mulai Berlaku 17 Oktober 2026
FAQ
Apakah BPJPH meminta bayaran untuk menunda kewajiban sertifikat halal?
Kepala BPJPH menyatakan tidak ada penundaan wajib halal, dan menurut InfoPublik BPJPH meminta pelaku usaha melaporkan siapa pun yang mengaku dari BPJPH lalu meminta pembayaran dengan dalih penundaan atau penyelesaian sertifikasi.
Di mana informasi resmi soal sertifikat halal?
InfoPublik menyebut situs resmi bpjph.halal.go.id untuk kebijakan, prosedur, dan layanan sertifikasi. Menurut Investortrust, pengajuan dilakukan lewat sistem SiHalal.
Apa yang harus dilakukan bila menerima pesan yang meminta uang atas nama BPJPH?
Jangan membayar dan jangan membalas dengan data usaha. Simpan buktinya, yaitu pesan, nomor pengirim, surat, dan rekening tujuan, lalu laporkan kepada pihak berwenang seperti yang diminta BPJPH.