Cara Menghitung PPN 12 Persen: Rumus DPP Nilai Lain, Harga Termasuk PPN, dan Kode Faktur
Rumus PPN 12 persen sesuai PMK 131/2024 untuk barang dan jasa biasa serta barang mewah, cara mengeluarkan DPP dari harga yang sudah termasuk PPN, satu tagihan yang mencampur keduanya, tabel kasus, jurnal, dan kode transaksi faktur pajak.Cara menghitung PPN 12 persen untuk barang dan jasa yang tidak tergolong mewah adalah mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga PPN yang dipungut sama dengan 11% dari harga jual. Hanya barang tergolong mewah yang dikenai PPnBM, seperti kendaraan bermotor tertentu, yang dikenai 12% penuh dari harga jual, sesuai PMK 131 Tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2025.
Diperbarui: 9 November 2026
Panduan ini memakai teks PMK 131 Tahun 2024 di JDIH Kemenkeu dan contoh resmi DJP di lampiran PER-1/PJ/2025. Semua angka di bawah adalah contoh.
Rumus PPN 12 persen menurut PMK 131/2024
DPP adalah dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai untuk menghitung pajak terutang (Pasal 1 angka 11 PMK 131/2024). DPP nilai lain adalah DPP sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor, yang dipakai untuk semua barang dan jasa kena pajak selain barang mewah (Pasal 3 ayat (3)).
Ada dua rumus:
- Barang dan jasa non-mewah: PPN = 12% x (11/12 x harga jual). Hasilnya sama dengan 11% x harga jual.
- Barang tergolong mewah: PPN = 12% x harga jual (Pasal 2). Yang dimaksud adalah barang yang dikenai PPnBM, baik kendaraan bermotor maupun bukan (Pasal 2 ayat (3)); PPnBM-nya dihitung terpisah.
Jasa kena pajak memakai rumus pertama, karena Pasal 3 ayat (1) mencakup penyerahan jasa kena pajak. Artikel DJP tentang PMK 131/2024 menyebut hasilnya tarif efektif 11%. Pasal 4 mengecualikan penyerahan yang sudah punya DPP nilai lain atau besaran tertentu sendiri, kini antara lain diatur PMK 11 Tahun 2025; transaksi seperti itu mengikuti aturannya masing-masing.
Cara menghitung PPN 12 persen dari harga sebelum PPN
Contoh DJP di PER-1/PJ/2025: PT C menjual komputer seharga Rp12.000.000, belum termasuk PPN.
- Harga jual: Rp12.000.000.
- DPP nilai lain: 11/12 x Rp12.000.000 = Rp11.000.000.
- PPN: 12% x Rp11.000.000 = Rp1.320.000.
- Total tagihan: Rp12.000.000 + Rp1.320.000 = Rp13.320.000.
Untuk barang mewah, contoh DJP adalah mobil seharga Rp300.000.000 belum termasuk PPN. DPP-nya harga jual penuh, Rp300.000.000, dan PPN-nya 12% x Rp300.000.000 = Rp36.000.000.
Di Excel, bila harga jual ada di sel B2, DPP nilai lain bisa dihitung dengan =ROUND(PRODUCT(B2;11/12);0) dan PPN dengan =ROUND(PRODUCT(C2;12%);0), dengan C2 berisi DPP. Untuk barang mewah, PPN-nya =ROUND(PRODUCT(B2;12%);0). Pemisah argumen bisa titik koma atau koma, tergantung pengaturan bahasa Excel Anda. Harga yang tidak habis dibagi 12 menghasilkan pecahan rupiah; contoh di sini membulatkan ke rupiah terdekat.
Harga sudah termasuk PPN: cara mengeluarkan DPP
Bila harga yang Anda sebut ke pelanggan sudah termasuk PPN, hitung mundur:
- Non-mewah: harga jual = harga termasuk PPN dibagi 1,11, dan PPN = harga termasuk PPN x 11/111. Pembaginya 1,11 karena PPN efektifnya 11% dari harga jual.
- Barang mewah, bila harga hanya memuat PPN tanpa PPnBM: harga jual = harga termasuk PPN dibagi 1,12, dan PPN = harga termasuk PPN x 12/112.
Contoh: komputer dijual Rp13.320.000 sudah termasuk PPN. Harga jual = Rp13.320.000 dibagi 1,11 = Rp12.000.000. DPP nilai lain = 11/12 x Rp12.000.000 = Rp11.000.000. PPN = 12% x Rp11.000.000 = Rp1.320.000. Pemeriksaannya: Rp12.000.000 + Rp1.320.000 = Rp13.320.000.
Dua kesalahan yang sering muncul. Pertama, membagi harga non-mewah dengan 1,12: pada contoh ini harga jual menjadi Rp11.892.857 dan PPN Rp1.427.143, lebih besar Rp107.143 dari yang seharusnya. Kedua, mengalikan 12% langsung ke harga jual barang non-mewah: PPN menjadi Rp1.440.000, lebih Rp120.000.
Tabel kasus dan kode transaksi faktur
Kode transaksi adalah dua digit dalam nomor faktur pajak yang menunjukkan jenis penyerahan dan perlakuan PPN-nya. Menurut Pasal 37 PER-11/PJ/2025, kode dan nomor seri faktur terdiri atas 17 digit: 2 digit kode transaksi, 2 digit kode status, dan 13 digit nomor seri dari DJP. Kasus di bawah diambil dari contoh PER-1/PJ/2025.
| Kasus | DPP | PPN | Kode |
|---|---|---|---|
| Komputer Rp12.000.000 ke PT biasa | Rp11.000.000 | Rp1.320.000 | 04 |
| Mobil tergolong mewah Rp300.000.000 | Rp300.000.000 | Rp36.000.000 | 01 |
| 10 komputer Rp120.000.000 ke pemerintah daerah sebagai pemungut PPN | Rp110.000.000 | Rp13.200.000 | 02 |
| Barang non-mewah ke pemungut PPN selain instansi pemerintah | 11/12 harga jual | 12% dari DPP | 03 |
| Terigu Rp24.000.000 ke kawasan berikat, fasilitas tidak dipungut | Rp22.000.000 | Rp2.640.000, tidak dipungut | 07 |
| Penyerahan yang dibebaskan dari PPN | Sesuai DPP | Dibebaskan | 08 |
Kode lain di lampiran yang sama: 05 untuk PPN dengan besaran tertentu, 09 untuk penjualan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan, dan 10 untuk tarif selain tarif umum. Contoh resmi itu hanya memuat barang. Untuk jasa, rumus PPN-nya sama (Pasal 3 PMK 131/2024); pilih kode transaksinya di Coretax sesuai jenis pembeli dan fasilitasnya.
Satu tagihan berisi barang mewah dan non-mewah
Karena kode transaksi melekat pada nomor faktur, satu faktur pajak hanya membawa satu kode. Tagihan yang memuat barang mewah dan non-mewah dibuat menjadi dua faktur pajak.
Contoh: dealer menjual satu unit kendaraan tergolong mewah seharga Rp300.000.000 dan aksesori non-mewah yang dijual terpisah seharga Rp2.400.000.
| Faktur | Kode | DPP | PPN |
|---|---|---|---|
| Kendaraan tergolong mewah | 01 | Rp300.000.000 | Rp36.000.000 |
| Aksesori non-mewah | 04 | Rp2.200.000 | Rp264.000 |
PPN yang ditagih seluruhnya Rp36.264.000, belum termasuk PPnBM atas kendaraan yang dihitung terpisah.
Jurnal PPN 12 persen
Pendapatan dicatat sebesar harga jual, bukan sebesar DPP nilai lain. Untuk contoh komputer:
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Piutang usaha atau kas | Rp13.320.000 | - |
| Penjualan | - | Rp12.000.000 |
| PPN keluaran (utang PPN) | - | Rp1.320.000 |
Saat membeli dari PKP, PPN di faktur pembelian dicatat sebagai PPN masukan bila Anda PKP dan boleh mengkreditkannya (Pasal 3 ayat (4) PMK 131/2024). Bila Anda belum PKP, PPN itu ikut menjadi biaya atau harga perolehan. Di akhir bulan, PPN keluaran dikurangi PPN masukan: hasil positif disetor, hasil negatif adalah lebih bayar. PPN terpisah dari pajak penghasilan; untuk sisi PPh usaha kecil, lihat PPh final UMKM setelah PP 20/2026, dan untuk dasar pencatatannya, pembukuan UMKM sederhana.
Menghitung dan mengekspor PPN di Polynusa
Di Polynusa, setiap transaksi dicatat dengan pilihan harga sudah termasuk PPN atau belum. Modul Akuntansi lalu memisahkan harga di luar PPN dari PPN keluaran atau masukan dengan tarif 12% atas DPP nilai lain 11/12, atau 12% penuh untuk barang mewah, dan menyajikan PPN keluaran, masukan, dan selisihnya per bulan. Faktur penjualan yang sudah terbit bisa diekspor ke berkas XML impor faktur Coretax yang strukturnya dicocokkan dengan contoh resmi DJP versi 1.4. Saat ini ekspor mendukung faktur Normal, pembeli dengan NPWP Indonesia, kode transaksi 01 atau 04, dan tarif PPN 12%, ditambah berkas Lampiran C untuk faktur yang PPN-nya dipungut pihak lain. Sebelum berkas diunduh, halaman ekspor menampilkan faktur yang tidak bisa ditulis beserta alasannya. Unggah, persetujuan, dan pelaporan tetap dilakukan di Coretax, dan berkas yang strukturnya cocok bukan jaminan diterima DJP. Polynusa tidak membuat SPT Masa PPN. Bandingkan dengan pilihan lain di aplikasi akuntansi terbaik di Indonesia, lalu coba lewat uji coba gratis atau lihat paketnya.
Ringkasan
- Barang dan jasa non-mewah: PPN = 12% x 11/12 x harga jual, sama dengan 11% dari harga jual.
- Barang tergolong mewah: PPN = 12% x harga jual, ditambah PPnBM yang dihitung terpisah.
- Harga non-mewah yang sudah termasuk PPN dibagi 1,11 untuk mendapat harga jual, bukan 1,12.
- Contoh resmi DJP memakai kode 04 untuk DPP nilai lain dan kode 01 untuk barang mewah.
- Satu faktur pajak hanya membawa satu kode, jadi tagihan campuran dipecah menjadi dua faktur.
- Pendapatan dicatat sebesar harga jual; DPP nilai lain hanya dipakai untuk menghitung PPN.
FAQ
Berapa DPP dari PPN 12 persen?
Untuk barang dan jasa non-mewah, DPP-nya nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Untuk barang tergolong mewah, DPP-nya harga jual penuh.
Bagaimana cara menghitung DPP nilai lain?
Kalikan harga jual dengan 11, lalu bagi 12. Harga Rp12.000.000 menghasilkan DPP nilai lain Rp11.000.000 dan PPN 12% sebesar Rp1.320.000.
Bagaimana cara menghitung PPN 12 persen yang harganya sudah include PPN?
Untuk barang dan jasa non-mewah, bagi harga termasuk PPN dengan 1,11 untuk mendapat harga jual; selisihnya adalah PPN. Untuk barang mewah tanpa PPnBM di dalam harga, pembaginya 1,12.
Apakah PPN sekarang 12 persen atau 11 persen?
Tarifnya 12% sejak 1 Januari 2025, tetapi untuk barang dan jasa non-mewah dikalikan DPP nilai lain 11/12, sehingga bebannya 11% dari harga jual. Barang mewah membayar 12% penuh.
Kode faktur apa yang dipakai untuk DPP nilai lain?
Contoh resmi DJP di PER-1/PJ/2025 memakai kode 04 untuk barang non-mewah dengan DPP nilai lain dan kode 01 untuk barang mewah. Penyerahan ke pemungut PPN atau dengan fasilitas memakai kodenya sendiri, misalnya 02, 03, atau 07.