Pengusaha Kena Pajak Adalah: Batas Omzet Rp4,8 Miliar, Kewajiban PKP, dan Untung Rugi PKP Sukarela

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai PPN, sehingga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penjualannya. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila omzetnya dalam satu tahun buku melebihi Rp4,8 miliar, paling lambat akhir tahun buku itu, sedangkan pengusaha dengan omzet di bawahnya boleh memilih menjadi PKP secara sukarela.

Diperbarui: 11 November 2026

Panduan ini merujuk pada PMK 164 Tahun 2023 yang mengatur tenggat pengukuhan, PMK 197/PMK.03/2013 yang menetapkan batas pengusaha kecil, dan PMK 81 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pengukuhan dan pembayaran pajak di Coretax.

Apa itu pengusaha kena pajak

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Pasal 1 angka 9 PMK 164/2023). Pengusaha di sini bisa orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, jadi pemilik toko perorangan pun bisa menjadi PKP.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (Pasal 1 ayat (1) PMK 68/PMK.03/2010 sebagaimana diubah PMK 197/PMK.03/2013). Pengusaha kecil tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pasal 60 ayat (2) PMK 81/2024).

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan barang atau jasa kena pajak (Pasal 1 angka 12 PER-1/PJ/2025). Karena itu pengusaha yang belum PKP tidak memungut PPN dan tidak menerbitkan faktur pajak.

Batas omzet Rp4,8 miliar dan tenggat pengukuhan

Yang dihitung untuk batas ini adalah jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa kena pajak dalam rangka kegiatan usaha, per tahun buku. Bagi orang pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tahun bukunya adalah tahun kalender (Pasal 1 ayat (2) dan (3) PMK 68/2010 sebagaimana diubah PMK 197/2013).

Aturan waktunya ada di Bab VIII PMK 164/2023:

• Kewajiban lapor muncul begitu sampai suatu bulan dalam tahun buku omzet melebihi Rp4,8 miliar (Pasal 17 ayat (1)).
• Tenggatnya paling lambat akhir tahun buku saat batas itu terlewati (Pasal 17 ayat (3)). Menurut siaran pers DJP SP-3/2024, ini relaksasi dari aturan lama yang memberi waktu sampai akhir bulan berikutnya.
• PPN mulai dipungut pada Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya (Pasal 18 ayat (1)). Anda boleh memilih mulai lebih awal dengan mencantumkan masa pajaknya di permohonan (Pasal 20).
• Bila terlambat atau dikukuhkan secara jabatan, PPN dipungut sejak masa dikukuhkan, dan PPN yang seharusnya dipungut sejak awal tahun buku berikutnya tetap harus dilaporkan lewat SPT Masa PPN; DJP dapat menerbitkan surat ketetapan atau surat tagihan pajak (Pasal 19).

Contoh, mengikuti pola contoh di lampiran PMK 164/2023: omzet toko Anda melewati Rp4,8 miliar pada 23 Agustus 2026. Anda wajib mengajukan pengukuhan paling lambat 31 Desember 2026. Bila tidak memilih masa lain, Anda dikukuhkan per 1 Januari 2027 dan mulai membuat faktur serta memungut PPN sejak Masa Pajak Januari 2027.

Dua batas Rp4,8 miliar yang cara hitungnya berbeda

Rincian sisi PPh-nya ada di PPh final UMKM setelah PP 20/2026.

Kewajiban setelah menjadi pengusaha kena pajak

Setelah dikukuhkan, pastikan enam hal ini berjalan setiap bulan:

1. Memungut PPN atas setiap penyerahan kena pajak: 12% dari DPP nilai lain 11/12 untuk barang dan jasa biasa, 12% dari harga jual untuk barang mewah. Rumus dan contohnya ada di cara menghitung PPN 12 persen.
2. Membuat faktur pajak elektronik untuk setiap penyerahan, dengan kode transaksi yang sesuai jenis pembeli dan fasilitasnya.
3. Mengkreditkan PPN masukan dari faktur pembelian yang memenuhi syarat.
4. Menyetor PPN kurang bayar paling lambat akhir bulan berikutnya dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan (Pasal 94 ayat (3) huruf e PMK 81/2024).
5. Melaporkan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (Pasal 171 ayat (13) PMK 81/2024).
6. Menyimpan faktur keluaran, faktur masukan, dan bukti pendukung, karena angka SPT Masa harus bisa dicocokkan dengan pembukuan.

Anda mungkin juga menemukan istilah PKP berisiko rendah. Istilah ini merujuk pada PKP yang dapat memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan PPN berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN; kriterianya diatur tersendiri dan baru relevan bila Anda sering mengalami lebih bayar.

PKP dan belum PKP: apa bedanya

Baris terakhir sering terlewat: status PKP tidak disebut sebagai syarat dalam kriteria PPh final UMKM di PP 20/2026, yang memakai bentuk usaha dan omzet. PPN dan PPh adalah dua pajak yang terpisah.

Untung rugi menjadi PKP sukarela

Pengusaha kecil boleh memilih dikukuhkan sebagai PKP (Pasal 60 ayat (3) PMK 81/2024) dengan menyebutkan masa pajak mulai memungut PPN di permohonannya (Pasal 21 PMK 164/2023). Pertimbangkan hal berikut sebelum memutuskan:

• Untung: pembeli bisnis yang PKP bisa mengkreditkan PPN dari faktur Anda.
• Untung: PPN atas pembelian bahan, barang dagangan, dan peralatan bisa Anda kreditkan, tidak lagi menjadi biaya.
• Untung: Anda siap melayani pelanggan bisnis yang meminta faktur pajak.
• Rugi: bagi konsumen akhir, harga naik sebesar PPN, atau margin Anda turun bila harga ditahan.
• Rugi: ada pekerjaan rutin setiap bulan: faktur untuk setiap penjualan, setoran, dan SPT Masa PPN, dengan sanksi bila terlambat.
• Rugi: status tidak gugur sendiri. Pencabutan harus dimohonkan ke KPP dan diputuskan berdasarkan hasil pemeriksaan, paling lama enam bulan sejak permohonan lengkap (Pasal 67 dan 68 PMK 81/2024).

Aturan praktisnya: PKP sukarela masuk akal bila sebagian besar pembeli Anda adalah bisnis yang PKP, atau bila PPN pembelian Anda besar. Bila pembeli Anda kebanyakan konsumen akhir, hitung dulu dampaknya pada harga.

Checklist sebelum dan sesudah pengukuhan

1. Pantau omzet kumulatif setiap bulan, bukan hanya di akhir tahun.
2. Tandai bulan saat omzet melewati Rp4,8 miliar dan catat tenggatnya, yaitu akhir tahun buku itu.
3. Ajukan permohonan pengukuhan ke KPP tempat Anda terdaftar (Pasal 61 dan 62 PMK 81/2024).
4. Ubah format tagihan dan daftar harga agar PPN tertulis terpisah, sejak masa pajak mulai memungut.
5. Siapkan data pembeli bisnis (NPWP dan alamat) untuk faktur pajak.
6. Pisahkan PPN keluaran dan PPN masukan di pembukuan sejak hari pertama, supaya SPT Masa bisa dicocokkan. Dasarnya ada di pembukuan UMKM sederhana.

PKP dan PPN di Polynusa

Di Polynusa, status PKP adalah pengaturan di modul Akuntansi. Saat ditandai PKP, PPN keluaran dicatat pada penjualan dan PPN masukan dikreditkan pada pembelian; saat bukan PKP, penjualan tidak memungut PPN dan PPN pembelian menjadi bagian biaya. Halaman Pajak menunjukkan omzet tahun berjalan dibanding batas Rp4,8 miliar, jadi Anda bisa melihat seberapa dekat usaha Anda dengan kewajiban pengukuhan. Faktur penjualan yang terbit bisa diekspor ke berkas XML impor faktur Coretax, saat ini untuk faktur Normal, pembeli dengan NPWP Indonesia, kode transaksi 01 atau 04, dan tarif PPN 12%, disertai daftar faktur yang tidak bisa diekspor beserta alasannya. Batasnya: Polynusa tidak mengajukan pengukuhan PKP, tidak mengunggah faktur, dan tidak membuat SPT Masa PPN; semua itu tetap Anda lakukan di Coretax. Coba lewat uji coba gratis atau lihat paketnya.

Ringkasan

• Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan kena pajaknya.
• Omzet penyerahan kena pajak di atas Rp4,8 miliar dalam setahun buku mewajibkan pengukuhan, paling lambat akhir tahun buku itu.
• Bila tepat waktu, PPN dipungut mulai masa pajak pertama tahun buku berikutnya.
• PPN disetor dan SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya.
• Pengusaha kecil boleh menjadi PKP sukarela; untung bila pembelinya bisnis PKP, berat bila pembelinya konsumen akhir.
• Status PKP terpisah dari PPh final UMKM 0,5%.

FAQ

Pengusaha kena pajak siapa saja?

Siapa pun, orang pribadi maupun badan, yang menjual barang atau jasa kena pajak dan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha dengan omzet penyerahan kena pajak di atas Rp4,8 miliar setahun wajib dikukuhkan, yang di bawahnya boleh memilih.

Pengusaha kena pajak minimal omzet berapa?

Kewajiban menjadi PKP muncul bila omzet penyerahan kena pajak dalam satu tahun buku melebihi Rp4,8 miliar. Untuk PKP sukarela tidak ada batas minimal omzet.

Apakah pengusaha kecil kena pajak?

Pengusaha kecil tidak wajib memungut PPN, tetapi tetap membayar pajak penghasilan, misalnya PPh final UMKM 0,5% bila memenuhi kriteria PP 20/2026.

Apa syarat menjadi pengusaha kena pajak?

Anda mengajukan permohonan pengukuhan ke KPP tempat terdaftar. Bagi yang omzetnya melewati Rp4,8 miliar, permohonan itu wajib diajukan paling lambat akhir tahun buku saat batas terlewati.

Apa itu status pengusaha kena pajak berisiko rendah?

PKP berisiko rendah adalah PKP yang dapat memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan PPN berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN. Status ini ditetapkan dengan kriteria tersendiri dan relevan bila Anda sering lebih bayar.