Cuti Karyawan Swasta: Semua Jenis Cuti Menurut Undang-Undang, Lamanya, dan Mana yang Dibayar

Cuti karyawan swasta yang diatur undang-undang terdiri dari cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja, istirahat sakit, haid, melahirkan, dan keguguran, serta cuti karena alasan penting seperti menikah atau anggota keluarga meninggal. Hampir semuanya dibayar: upah tetap penuh untuk cuti tahunan dan alasan penting, sedangkan sakit panjang dibayar bertahap dan cuti melahirkan bulan kelima dan keenam dibayar 75 persen. Yang tidak dibayar hanya cuti di luar tanggungan yang disepakati karyawan dan perusahaan.

Diperbarui: 12 November 2026

Aturannya tersebar di empat peraturan: UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU 6/2023, PP 35/2021, PP 36/2021 tentang Pengupahan, dan UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Halaman ini menyatukannya dalam satu tabel untuk pemberi kerja.

Dasar hukum cuti karyawan swasta

Cuti adalah hak karyawan untuk tidak bekerja pada waktu tertentu, dengan atau tanpa upah sesuai jenisnya. Pasal 79 UU 13/2003, dalam bunyi baru dari UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, mewajibkan pengusaha memberi waktu istirahat dan cuti, dengan cuti tahunan sebagai cuti yang wajib diberikan. Pasal 93 UU 13/2003 tidak diubah: upah tidak dibayar bila pekerja tidak melakukan pekerjaan, kecuali untuk alasan yang disebut di pasal itu. Rincian lamanya dan besaran upahnya ada di Pasal 40 sampai 43 PP 36/2021.

Tabel semua jenis cuti karyawan swasta

Cuti tahunan, cuti bersama, dan istirahat panjang

Cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah karyawan bekerja 12 bulan terus menerus, dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Cara menghitung saldo, prorata karyawan baru, dan sisa cuti ada di panduan cara menghitung cuti tahunan karyawan.

Cuti bersama ditetapkan setiap tahun lewat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB. Ringkasan keputusan bersama untuk tahun 2026 menyebut cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perusahaan. Libur nasional berbeda: Pasal 85 UU 13/2003 menyatakan pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi, dan bila tetap bekerja, berlaku aturan upah lembur.

Istirahat panjang dulu diatur rinci, paling sedikit dua bulan bagi pekerja yang sudah enam tahun bekerja di perusahaan tertentu. Sejak UU Cipta Kerja, Pasal 79 ayat (5) hanya menyatakan perusahaan tertentu dapat memberikannya, dan Pasal 35 PP 35/2021 menyerahkan pelaksanaannya pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Cuti sakit dan cuti haid

Pekerja sakit menurut penjelasan Pasal 93 UU 13/2003 adalah sakit menurut keterangan dokter. Upahnya diatur bertahap per empat bulan dalam Pasal 41 ayat (1) PP 36/2021: 100 persen, 75 persen, 50 persen, lalu 25 persen sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan. Hari sakit tidak memotong cuti tahunan. Sakit karena kecelakaan kerja ditangani program JKK BPJS Ketenagakerjaan, bukan skema ini.

Karyawati yang merasakan sakit pada hari pertama dan kedua haid dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja, menurut Pasal 81 UU 13/2003. Upahnya dibayar sesuai jumlah hari sakit haid, paling lama dua hari. Tata caranya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Cuti melahirkan dan keguguran menurut UU 4/2024

Pasal 4 ayat (3) UU 4/2024 memberi ibu yang bekerja cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama, dan paling lama tiga bulan berikutnya bila ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter. Kondisi khusus itu adalah masalah kesehatan atau komplikasi pada ibu setelah persalinan atau keguguran, atau pada anak yang dilahirkan. Ayat (4) menegaskan cuti ini wajib diberikan pemberi kerja.

Upahnya diatur Pasal 5 ayat (2): penuh untuk tiga bulan pertama, penuh untuk bulan keempat, dan 75 persen untuk bulan kelima dan keenam. Ibu yang menjalankan cuti ini tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Untuk keguguran, waktu istirahatnya 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan.

Suami juga punya hak. Pasal 6 ayat (2) memberi cuti pendampingan istri dua hari saat persalinan, yang dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan, dan dua hari saat istri keguguran. Dua hari itu dibayar menurut Pasal 41 ayat (3) PP 36/2021, sedangkan upah untuk hari tambahan sebaiknya ditulis di peraturan perusahaan.

Alasan penting, ibadah, dan kewajiban negara

Cuti karena alasan penting dibayar dengan lama yang tetap: menikah 3 hari, menikahkan, mengkhitankan, atau membaptiskan anak 2 hari, istri melahirkan atau keguguran 2 hari, keluarga inti meninggal 2 hari, dan anggota keluarga lain yang serumah meninggal 1 hari.

Untuk ibadah yang diperintahkan agama, Pasal 43 PP 36/2021 mewajibkan pengusaha membayar upah dengan ketentuan hanya sekali selama karyawan bekerja di perusahaan itu. Lamanya tidak ditetapkan, jadi tulis di peraturan perusahaan. Untuk kewajiban terhadap negara paling lama satu tahun, Pasal 42 mewajibkan pengusaha membayar kekurangannya bila penghasilan dari negara lebih kecil dari upah biasa, dan karyawan wajib memberitahukannya secara tertulis.

Apakah cuti karyawan dipotong gaji

Tidak, untuk semua cuti yang diatur undang-undang di atas, dengan dua pengecualian bertahap: sakit panjang setelah empat bulan dan cuti melahirkan bulan kelima dan keenam. Gaji hanya boleh dipotong untuk cuti di luar tanggungan yang disepakati, atau ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, karena berlaku asas Pasal 93 ayat (1). Catat jenis cutinya dengan benar sejak pengajuan, karena jenis itu yang menentukan angka di slip gaji.

Kebijakan cuti yang perlu ditulis

• Cara pemberian cuti tahunan, batas carry over, dan tanggal sisa cuti gugur.
• Apakah cuti bersama memotong cuti tahunan, dan perlakuan bagi yang tetap bekerja.
• Bukti yang diminta untuk setiap jenis, misalnya surat dokter untuk sakit.
• Lama cuti ibadah dan upah hari tambahan pendampingan istri.
• Alur pengajuan dan siapa yang menyetujui.
• Perlakuan sisa cuti saat karyawan keluar, yang dibahas di hak karyawan resign.

Ringkasan

• Cuti tahunan karyawan swasta paling sedikit 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja, dengan upah penuh.
• Cuti melahirkan menurut UU 4/2024 paling singkat tiga bulan, bisa ditambah tiga bulan dengan surat dokter, dibayar penuh empat bulan pertama dan 75 persen bulan kelima dan keenam.
• Haid, menikah, duka, dan alasan penting lain dibayar dengan lama yang tetap menurut PP 36/2021.
• Cuti bersama ditetapkan pemerintah setiap tahun dan lazimnya memotong cuti tahunan sesuai kebijakan perusahaan.
• Gaji hanya boleh dipotong untuk cuti di luar tanggungan atau ketidakhadiran tanpa alasan sah.

Mengelola cuti karyawan swasta di Polynusa

Di modul Kantor Polynusa, jenis cuti bawaan disusun dari ketentuan undang-undang: cuti tahunan, sakit dengan surat dokter, melahirkan dengan jadwal upah UU 4/2024, keguguran, haid, menikah, menikahkan, mengkhitankan, atau membaptiskan anak, istri melahirkan atau keguguran, duka, cuti bersama, dan cuti tidak dibayar. Karyawan mengajukan cuti beserta buktinya, pengajuan melewati persetujuan manajer lalu admin, dan saldo dihitung dari riwayat setiap kejadian. Bila kebijakan perusahaan memberi kurang dari ketentuan, sistem menampilkan peringatan beserta dasar hukumnya dan mencatatnya di jejak audit. Cuti yang disetujui ikut masuk ke penggajian.

Cuti ibadah, kewajiban terhadap negara, dan istirahat panjang belum menjadi jenis bawaan. Anda bisa mencoba modul cutinya lewat uji coba gratis atau melihat paketnya.

FAQ

Cuti karyawan swasta berapa hari?

Cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah karyawan bekerja 12 bulan terus menerus, menurut Pasal 79 UU 13/2003 sebagaimana diubah UU Cipta Kerja. Perusahaan boleh memberi lebih, dan cuti lain seperti sakit, melahirkan, atau menikah punya lama sendiri.

Hak cuti karyawan apa saja?

Cuti tahunan, sakit, haid, melahirkan, keguguran, dan cuti karena alasan penting seperti menikah, menikahkan atau mengkhitankan anak, istri melahirkan, dan keluarga meninggal. Ada juga cuti ibadah, kewajiban terhadap negara, dan cuti bersama.

Cuti khusus karyawan apa saja?

Yang biasa disebut cuti khusus adalah cuti karena alasan penting menurut Pasal 41 ayat (3) PP 36/2021: menikah 3 hari, menikahkan, mengkhitankan, atau membaptiskan anak 2 hari, istri melahirkan atau keguguran 2 hari, keluarga inti meninggal 2 hari, dan anggota keluarga serumah lain meninggal 1 hari. Semuanya dibayar.

Apakah cuti karyawan dipotong gaji?

Tidak untuk cuti yang diatur undang-undang. Pengecualiannya adalah sakit panjang setelah empat bulan dan cuti melahirkan bulan kelima dan keenam yang dibayar bertahap, serta cuti di luar tanggungan yang memang tidak dibayar.

Berapa lama cuti melahirkan karyawan swasta?

Paling singkat tiga bulan, dan bisa ditambah paling lama tiga bulan bila ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter, menurut UU 4/2024. Upahnya penuh untuk empat bulan pertama dan 75 persen untuk bulan kelima dan keenam.

Berapa hari cuti karyawan bila orang tua meninggal?

Dua hari dengan upah tetap dibayar, sama dengan bila suami, istri, mertua, anak, atau menantu meninggal. Untuk anggota keluarga lain yang tinggal serumah, satu hari.