Karyawan Resign Dapat Apa Saja: Hak Menurut PP 35/2021, yang Tidak Wajib, dan Contoh Hitungan

Karyawan resign dapat dua hak dari perusahaan menurut Pasal 50 PP 35/2021: uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selain itu, gaji sampai hari terakhir tetap dibayar, saldo JHT bisa dicairkan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan THR bergantung pada tanggal keluar serta status kontraknya. Pesangon dan uang penghargaan masa kerja tidak wajib diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

Diperbarui: 9 November 2026

Banyak tulisan yang menjawab pertanyaan karyawan resign dapat apa saja dibuat dari sisi karyawan dan tidak sepakat soal uang pisah. Panduan ini ditulis untuk pemilik usaha dan admin HR: apa yang wajib, apa yang tidak, bagaimana untuk karyawan kontrak dan usaha kecil, dan contoh lembar hitungan hak akhir.

Syarat resign yang sah menurut PP 35/2021

Resign adalah pengunduran diri atas kemauan sendiri, yang dalam PP 35/2021 termasuk salah satu alasan pemutusan hubungan kerja. Pasal 36 huruf i menetapkan tiga syarat:

1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
2. Tidak terikat dalam ikatan dinas.
3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Mengapa sumber lain sering berbeda pendapat? Aturan lama ada di Pasal 162 UU 13/2003, yang memberikan uang pisah hanya kepada karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung. Pasal itu sudah dihapus oleh UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 50 PP 35/2021 yang menggantikannya tidak memuat syarat jabatan tersebut.

Karyawan resign dapat apa saja: tabel hak akhir

Uang penggantian hak dan uang pisah

Uang penggantian hak adalah pembayaran atas hak karyawan yang belum dinikmati ketika hubungan kerja berakhir. Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021 membatasinya pada tiga hal: cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang karyawan dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja, serta hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penggantian perumahan dan pengobatan 15 persen yang dulu ada di UU 13/2003 tidak lagi termasuk. Cara menghitung sisa cutinya ada di panduan cara menghitung cuti tahunan karyawan.

Uang pisah adalah uang yang diberikan kepada karyawan yang resign, dengan besaran yang ditetapkan sendiri oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pemerintah tidak menetapkan angka minimumnya. Bila peraturan perusahaan Anda belum mengaturnya, tuliskan sekarang, sebelum ada karyawan yang resign dan angkanya diperdebatkan.

Untuk usaha mikro dan usaha kecil, Pasal 59 PP 35/2021 menyatakan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah ditentukan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan karyawan. Kesepakatan itu sebaiknya tertulis.

Kenapa pesangon dan UPMK tidak termasuk

PP 35/2021 mengatur hak akhir per alasan pemutusan hubungan kerja. Untuk penggabungan perusahaan, misalnya, Pasal 41 memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Untuk resign, Pasal 50 hanya menyebut uang penggantian hak dan uang pisah. Karena itu karyawan resign dengan masa kerja lima tahun pun tidak berhak atas pesangon atau UPMK menurut aturan.

Perusahaan tetap boleh memberi lebih. Bila pemberian itu tertulis di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pemberian itu menjadi kewajiban yang mengikat.

Karyawan kontrak yang resign sebelum kontrak habis

Untuk karyawan PKWT, Pasal 17 PP 35/2021 mewajibkan pengusaha memberikan uang kompensasi yang dihitung dari jangka waktu kontrak yang sudah dijalani, selama masa kerjanya paling sedikit satu bulan. Rumusnya ada di Pasal 16: masa kerja dibagi 12, dikali satu bulan upah. Contoh: kontrak sudah berjalan 8 bulan dengan upah Rp 6.000.000, maka uang kompensasinya 8/12 x Rp 6.000.000 = Rp 4.000.000.

Ada sisi lain yang sering terlupa. Pasal 62 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang tidak diubah UU Cipta Kerja, menyatakan pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT berakhir wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya perjanjian. Banyak perusahaan memilih membebaskan ganti rugi ini. Apa pun keputusannya, tuangkan dalam kesepakatan tertulis.

Resign mendadak atau berhenti datang

Gaji untuk hari yang sudah dikerjakan tetap wajib dibayar. PP 36/2021 mewajibkan upah dibayar pada waktu yang diperjanjikan, membatasi potongan pada jenis yang tercantum di Pasal 63, dan membatasi total potongan paling banyak 50 persen dari setiap pembayaran upah menurut Pasal 65. Menahan seluruh gaji terakhir sebagai hukuman tidak punya dasar.

Yang bisa terpengaruh adalah uang pisah, karena Pasal 50 mengaitkannya dengan pemenuhan syarat Pasal 36 huruf i, termasuk pemberitahuan 30 hari. Tulis konsekuensinya di peraturan perusahaan agar tidak diputuskan kasus per kasus.

Bila karyawan berhenti datang tanpa kabar, Pasal 36 huruf j mengatur mangkir lima hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis dengan bukti yang sah, setelah dipanggil dua kali secara patut dan tertulis. Menurut Pasal 51, karyawan dalam kondisi ini tetap berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah. Langkah mengamankan akses dan pelanggan ada di checklist serah terima karyawan resign.

THR, JHT, dan JKP setelah resign

THR. Pasal 7 Permenaker 6/2016 memberikan THR kepada karyawan PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya. Ayat (2) pasal itu menyebut pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, sehingga penerapannya pada resign ditafsirkan berbeda. Pilihan paling aman adalah tetap membayar THR karyawan tetap yang keluar dalam jendela 30 hari itu. Karyawan kontrak yang kontraknya berakhir sebelum hari raya tidak berhak. Rumusnya ada di panduan cara menghitung THR karyawan.

JHT. Menurut Pasal 8 Permenaker 4/2022, JHT peserta yang mengundurkan diri dibayar tunai dan sekaligus setelah masa tunggu satu bulan sejak keterangan pengunduran diri diterbitkan pemberi kerja. Pasal 9 meminta kartu peserta, KTP atau identitas lain, dan keterangan pengunduran diri itu. Tugas perusahaan sederhana: terbitkan suratnya tepat waktu.

JKP dan JP. Jaminan Kehilangan Pekerjaan dikecualikan untuk pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, menurut Pasal 20 PP 37/2021 sebagaimana diubah PP 6/2025. Jaminan Pensiun juga tidak cair saat resign, karena manfaatnya terkait usia pensiun.

Contoh hitungan hak akhir karyawan resign

Contoh: karyawan tetap dengan masa kerja empat tahun dan upah Rp 6.600.000 sebulan (gaji pokok ditambah tunjangan tetap), pola lima hari kerja. Ia mengajukan resign tertulis pada 14 September dan hari terakhirnya 14 Oktober 2026. Sisa cuti yang belum gugur 6 hari, ia diterima bekerja di kota yang sama, dan peraturan perusahaan menetapkan uang pisah satu bulan upah. Perusahaan menghitung upah sehari dari hari kerja bulan berjalan: Oktober 2026 punya 22 hari kerja, jadi Rp 300.000 per hari.

Undang-undang tidak menetapkan rumus nilai sehari untuk sisa cuti, jadi tulis rumus Anda di peraturan perusahaan. Dari total itu masih ada iuran BPJS bulan terakhir dan PPh 21. Bulan terakhir adalah masa pajak terakhir yang dihitung ulang setahun, seperti dijelaskan di panduan cara menghitung PPh 21 TER. Pembayaran sekaligus karena berakhirnya hubungan kerja punya aturan pemotongan pajak tersendiri, jadi jangan langsung menggabungkannya dengan gaji bulanan tanpa memeriksa aturannya.

Ringkasan

• Karyawan resign berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah menurut Pasal 50 PP 35/2021, bila syarat Pasal 36 huruf i dipenuhi.
• Pesangon dan UPMK tidak wajib, kecuali dijanjikan perusahaan secara tertulis.
• Besaran uang pisah ditetapkan PK, PP, atau PKB, dan untuk usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan.
• Gaji sampai hari terakhir tetap wajib dibayar, dengan potongan paling banyak 50 persen.
• Karyawan kontrak mendapat uang kompensasi untuk masa yang dijalani, tetapi perhatikan ganti rugi Pasal 62 UU 13/2003.
• JHT cair setelah masa tunggu satu bulan, sedangkan JKP tidak berlaku untuk resign.

Menghitung hak karyawan resign di Polynusa

Di modul Kantor Polynusa, saldo cuti dihitung dari riwayat cuti setiap karyawan, sehingga sisa cuti yang belum gugur terlihat tanpa menghitung ulang. Gaji bulan terakhir dihitung dari penggajian yang sama, dengan blok masa pajak terakhir untuk karyawan yang berhenti di luar Desember. Modul THR memperlakukan karyawan tetap yang berhenti kurang dari 30 hari sebelum hari raya sebagai tetap berhak, dengan masa kerja sampai tanggal berhenti.

Nilai uang pisah dan rumus nilai sehari sisa cuti tetap mengikuti peraturan perusahaan Anda, dan Polynusa belum punya satu tombol offboarding. Anda bisa mencoba alurnya lewat uji coba gratis atau melihat paketnya.

FAQ

Karyawan resign apakah dapat pesangon?

Tidak wajib. Pasal 50 PP 35/2021 hanya memberikan uang penggantian hak dan uang pisah kepada karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, kecuali perjanjian kerja atau peraturan perusahaan menjanjikan lebih.

Apakah karyawan resign dapat UPMK?

Tidak wajib. Uang penghargaan masa kerja tidak termasuk hak karyawan resign menurut Pasal 50 PP 35/2021, termasuk bagi yang masa kerjanya lima tahun atau lebih.

Apa itu uang pisah karyawan resign?

Uang pisah adalah uang yang diberikan kepada karyawan yang resign, dengan besaran yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pemerintah tidak menetapkan angka minimumnya.

Karyawan resign dapat uang pisah berapa?

Sebesar angka yang tertulis di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Untuk usaha mikro dan kecil, Pasal 59 PP 35/2021 menyerahkan besarnya pada kesepakatan pengusaha dan karyawan.

Apakah karyawan resign berhak mendapatkan uang pisah?

Ya, bila memenuhi syarat Pasal 36 huruf i PP 35/2021: mengajukan secara tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal resign. Syarat lama yang membatasi uang pisah untuk jabatan tertentu sudah dihapus bersama Pasal 162 UU 13/2003.

Jika karyawan resign mendadak, apakah tetap dapat gaji?

Ya, gaji untuk hari yang sudah dikerjakan tetap wajib dibayar, dan total potongan gaji dibatasi paling banyak 50 persen dari setiap pembayaran upah menurut PP 36/2021. Yang bisa terpengaruh adalah uang pisah, karena haknya dikaitkan dengan pemenuhan syarat pemberitahuan.