Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan: Program, Iuran, dan Kewajiban Perusahaan

Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ada pada risiko yang dilindungi: BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk berobat, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program yang berhubungan dengan kerja, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Keduanya dibentuk dengan UU 24/2011 tentang BPJS, dan perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke dua-duanya. Iurannya juga terpisah: BPJS Kesehatan 5 persen dari upah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dihitung per program.

Diperbarui: 11 November 2026

Halaman ini adalah peta untuk pemberi kerja: dua badan dan enam programnya, siapa membayar berapa beserta aturannya, beda peserta penerima upah dan bukan penerima upah, kewajiban perusahaan, dan apa yang terjadi saat karyawan berhenti. Contoh perhitungan dalam rupiah ada di panduan cara menghitung iuran BPJS karyawan.

Dua badan, enam program

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Pembagian ini tertulis di Pasal 6 UU 24/2011, yang diubah UU 6/2023 tentang Cipta Kerja untuk menambahkan program kehilangan pekerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan bukan lembaga yang sama sekali baru. Menurut Pasal 62 UU 24/2011, PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Pada tanggal yang sama BPJS Kesehatan mulai beroperasi dan PT Askes (Persero) dibubarkan tanpa likuidasi.

Singkatnya, setiap program melindungi hal yang berbeda:

• Jaminan Kesehatan: biaya berobat peserta dan keluarganya.
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit akibat lingkungan kerja.
• Jaminan Kematian (JKM): uang tunai untuk ahli waris bila peserta meninggal bukan akibat kecelakaan kerja.
• Jaminan Hari Tua (JHT): saldo yang dibayar sekaligus saat pensiun, berhenti bekerja, cacat total tetap, atau meninggal.
• Jaminan Pensiun (JP): pensiun bulanan saat usia pensiun, dengan masa iur paling singkat 15 tahun.
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Tabel perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Siapa membayar berapa, dan aturannya

Iuran Jaminan Kesehatan diatur dalam Perpres 82/2018, dengan batas atas upah Rp 12.000.000 dan batas bawah upah minimum kabupaten atau kota menurut Pasal 32 sebagaimana diubah Perpres 64/2020. Iuran itu sudah menanggung pasangan dan anak, paling banyak empat orang. Anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, atau mertua bisa ikut dengan tambahan iuran 1 persen per orang yang dibayar karyawan.

Iuran JHT diatur dalam PP 46/2015 dan iuran JP dalam PP 45/2015. Dasar upah JP adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, dengan batas atas yang disesuaikan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menurut Pasal 29. JKK dan JKM ditanggung penuh perusahaan menurut PP 44/2015, dengan tarif JKK mengikuti lima kelompok risiko lingkungan kerja.

JKP tidak menambah biaya. PP 6/2025 menetapkan iuran JKP 0,36 persen dari upah, dibayar Pemerintah Pusat 0,22 persen dan sisanya dari rekomposisi iuran JKK 0,14 persen. Pada kelompok risiko sangat rendah, misalnya, 0,24 persen yang dibayar perusahaan terbagi menjadi 0,10 persen untuk JKK dan 0,14 persen untuk JKP.

PU dan BPU: karyawan, freelancer, dan pemilik usaha

Peserta Penerima Upah (PU) adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima upah. Perusahaan memotong bagian iuran karyawan dan menyetorkannya bersama bagian perusahaan.

Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah orang yang bekerja atau berusaha sendiri, misalnya freelancer, pedagang, atau pemilik usaha perorangan, yang mendaftar dan membayar iurannya sendiri. Untuk JKK, iuran BPU tidak dihitung dari persentase upah, tetapi dari nilai nominal tertentu sesuai penghasilannya menurut Pasal 20 PP 44/2015. BPU juga bisa memiliki JHT, yang dapat dicairkan ketika berhenti bekerja.

Hati-hati dengan label. UU 13/2003 mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Orang yang disebut freelancer tetapi bekerja dengan jam, upah, dan perintah tetap dari Anda pada dasarnya karyawan, dan kewajiban PU melekat pada perusahaan.

Kewajiban perusahaan: daftar, potong, setor, laporkan

1. Daftarkan perusahaan dan seluruh karyawan. Pasal 15 UU 24/2011 mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya, dengan data yang lengkap dan benar. Untuk JKK dan JKM, Pasal 6 PP 44/2015 memberi waktu paling lama 30 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
2. Potong bagian karyawan dan bayar bagian perusahaan. Pasal 19 UU 24/2011 mewajibkan pemberi kerja memungut iuran yang menjadi beban pekerja dan menyetorkannya, sekaligus membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Setor tepat waktu. BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, dan bila jatuh pada hari libur dibayar pada hari kerja berikutnya. BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan iuran JP dikenai denda 2 persen per bulan menurut Pasal 31 PP 45/2015.
4. Laporkan perubahan. Karyawan baru, kenaikan upah, dan karyawan yang keluar harus tercermin di data kepesertaan, karena dasar iuran mengikuti upah yang dilaporkan.

Sanksinya nyata. Pasal 17 UU 24/2011 menyebut teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 27 PP 44/2015 menambahkan bahwa perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam JKK wajib membayar sendiri hak pekerja bila terjadi kecelakaan kerja.

Saat karyawan berhenti bekerja

• JHT dapat dicairkan karyawan yang resign setelah masa tunggu satu bulan sejak surat keterangan pengunduran diri diterbitkan, seperti dijelaskan di hak karyawan resign.
• JKP hanya untuk pemutusan hubungan kerja. PP 6/2025 mengecualikan pengunduran diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia, dan manfaatnya baru bisa diajukan setelah masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.
• JP tidak cair saat berhenti, karena manfaatnya terkait usia pensiun.
• Jaminan Kesehatan tetap berlaku tanpa iuran paling lama 6 bulan hanya untuk pemutusan hubungan kerja dengan kriteria tertentu menurut Pasal 27 Perpres 82/2018, misalnya karena putusan pengadilan hubungan industrial, penggabungan, atau pailit. Resign tidak termasuk, jadi karyawan perlu pindah ke kepesertaan baru.

Langkah administrasinya, termasuk melaporkan karyawan nonaktif ke kedua BPJS, ada di checklist serah terima karyawan resign.

Ringkasan

• BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP.
• Iuran Jaminan Kesehatan 5 persen (4 persen perusahaan, 1 persen karyawan), dengan batas atas upah Rp 12.000.000.
• Bagian karyawan di BPJS Ketenagakerjaan adalah JHT 2 persen dan JP 1 persen, sedangkan JKK dan JKM ditanggung perusahaan.
• JKP tidak menambah iuran karena dibiayai pemerintah dan rekomposisi iuran JKK.
• Perusahaan wajib mendaftarkan, memotong, menyetor, dan melaporkan perubahan data ke kedua badan.

BPJS di Polynusa

Di modul Kantor Polynusa, penggajian menghitung iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP, JKK, JKM) untuk setiap karyawan. Setiap komponen gaji ditandai masuk dasar iuran atau tidak, keanggotaan per program dan kelas risiko JKK diatur per karyawan, dan tarif serta batas upah disimpan sebagai tabel bertanggal. Bagian karyawan tampil sebagai potongan di slip gaji, bagian perusahaan sebagai informasi, dan kalender kantor mengingatkan tenggat setoran.

Pendaftaran peserta, pelaporan perubahan data, dan pembayaran iuran tetap dilakukan di kanal resmi masing-masing BPJS. Anda bisa mencoba penggajiannya lewat uji coba gratis atau melihat paketnya.

FAQ

BPJS Ketenagakerjaan untuk apa?

Untuk melindungi risiko yang berhubungan dengan kerja: kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Programnya adalah JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan untuk siapa saja?

Karyawan atau peserta penerima upah wajib didaftarkan pemberi kerjanya. Pekerja mandiri seperti freelancer dan pedagang bisa mendaftar sendiri sebagai peserta bukan penerima upah.

Apakah BPJS Ketenagakerjaan sama dengan BPJS Kesehatan?

Tidak. Keduanya badan yang berbeda menurut UU 24/2011, dengan program, iuran, dan tenggat setor yang berbeda, dan perusahaan wajib mendaftarkan karyawan ke keduanya.

Apakah BPJS Ketenagakerjaan bisa untuk berobat?

Hanya untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Untuk sakit biasa, karyawan memakai BPJS Kesehatan.

Apa itu BPJS Ketenagakerjaan BPU dan PU?

PU adalah peserta penerima upah yang iurannya dipotong dan disetor perusahaan. BPU adalah peserta bukan penerima upah, seperti freelancer atau pedagang, yang mendaftar dan membayar iurannya sendiri.

Apakah BPJS Ketenagakerjaan sama dengan Jamsostek?

BPJS Ketenagakerjaan adalah kelanjutan Jamsostek. Menurut Pasal 62 UU 24/2011, PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.